RI-MALAYSIA SEPAKAT MANTAPKAN KERJASAMA PERBATASAN

Jakarta - Pemerintah RI dan Malaysia sepakat untuk memantapkan kerjasama dalam penanganan perbatasan kedua negara, baik dari segi sosio-ekonomi, keamanan maupun kesejahteraan.

"Kerjasama bilateral RI dan Malaysia yang terkait dengan masalah perbatasan yang diwadahi General Border Commiittee (GBC), telah berjalan cukup baik," kata Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono dalam pembukaan Sidang Ke-37 GBC Malaysia-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, kedua negara memiliki kepentingan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di perbatasan kedua negara, memberikan perlindungan, rasa aman, serta melestarikan lingkungan hidup di daerah perbatasan.


Namun begitu, tambah Juwono, kedua pihak tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak persoalan yang terjadi di perbatasan yang semakin dinamis dan kompleks.

"Ancaman dan tantangan keamanan non-tradisional seperti penyelundupan, terorisme, pembalakan liar, penangkapan ikan secara ilegal, dan `human trafficking` (perdagangan manusia) yang telah banyak dibahas di tingkat regional ASEAN, perlu diperkuat di tingkat bilateral," kata Juwono.

Karenanya, kedua pihak perlu untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di perbatasan yang telah berjalan dalam rangka meningkatkan kinerja serta merumuskan bentuk kerjasama baru dalam mengatasi berbagai persoalan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama Perdana Menteri Malaysia yang merangkap Menteri Pertahanan Malaysia Dato` seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi mengatakan, sebagai negara yang bertetangga dan memiliki perbatasan darat serta laut yang luas, maka kedua pihak perlu meningkatkan kerjasama perbatasan.

"Kita tidak boleh puas dengan segala yang sudah dicapai, karena berbagai kejahatan akan terus terjadi di wilayah perbatasan," katanya.

Berbagai kegiatan ilegal di perbatasan, lanjut Badawi, sangat merugikan kedua pihak terutama di sektor sosio ekonomi.

Malaysia, tambah Badawi, akan konsisten dan komit dengan kerjasama yang telah disepakati dalam penanganan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara lebih baik.


Sumber : Antara

Leave a Reply