Bangun Pendidikan di Perbatasan!

Salah satu persoalan yang memicu polemik di perbatasan tak lepas dari dunia pendidikan. Selama ini pemerintah terkesan tidak memerhatikan pendidikan di kawasan perbatasan RI-Malaysia, di Kalimantan Barat.

Perbatasan Harus Kuat

Perbatasan : pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih karena dimensi yang terlibat cukup kompleks, seperti pertahanan-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

Perbatasan Harus Sejahtera

Anggapan yang menyedihkan : Malaysia selama ini mengelola wilayah perbatasan secara lebih baik dibanding Indonesia

Selamatkan Perbatasan

Wilayah perbatasan : merujuk pada problematika masyarakat di wilayah perbatasan yang didominasi oleh minimnya infrastruktur dan rendahnya tingkat ekonomi warga

Showing posts with label laporan. Show all posts

Pulau Enggano : Perbatasan Indonesia di Samudera Hindia

Foto : www.antarabengkulu.com
Tidak hanya berbatasan dengan negara Asia Tenggara ataupun Papua Nugini. Namun, ada juga wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan India. Itulah Pulau Enggano yang masuk Kecamatan Enggano merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Wilayah tersebut termasuk salah satu pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan India. Meski tidak terlalu terisolasi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk tiba di kecamatan ini dengan kapal laut.

Setidaknya, dibutuhkan waktu 12 jam untuk tiba ke Enggano menyeberangi Samudra Hindia. Itu pun jika cuaca di tengah laut normal. Bila terjadi badai, bukan tidak mungkin perjalanan ditempuh lebih dari 12 jam.

Menuju Enggano harus menyeberangi Samudra Hindia sepanjang 156 kilometer. Belum lagi, menuju ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, Arga Makmur, harus kembali menempuh jalur darat sepanjang 76 kilometer.

Namun, tidak setiap hari bisa menuju Enggano. Sebab, kapal hanya beroperasi dua kali seminggu, yakni setiap Rabu-Sabtu. Itu pun dengan catatan cuaca laut masih bisa dilalui kapal laut.

Dua bulan terakhir, alat transportasi pesawat di Enggano juga mulai aktif dua kali seminggu. Yaitu, setiap Senin-Jumat. Masyarakat bisa terbang dengan pesawat 12 penumpang itu dari Enggano ke ibu kota Provinsi Bengkulu dengan menempuh satu jam penerbangan.

Hal menarik lainnya, berada di tengah Samudra Hindia, lokasi kecamatan diduga kerap menjadi perlintasan imigran gelap. Mereka biasanya melintasi Enggano dengan tujuan mencari suaka di Pulau Christmas, Australia. Bahkan, pernah ada imigran gelap yang terdampar di pulau tersebut lantaran kehabisan BBM dan terpaksa diamankan di Pulau Enggano.

Dari segi fasilitas masyarakat, Pulau Enggano juga masih terbilang terbelakang jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Bengkulu. Hingga kini, masyarakat Pulau Enggano belum mendapat fasilitas listrik. Untuk penerangan dan kebutuhan listrik, masyarakat menggunakan genset besar yang dibeli dari dana Pemda BU. Itu pun penggunaannya sangat terbatas, yaitu hanya pukul 18.00–23.00 WIB. Sebab, biaya operasional genset cukup mahal.

Selain genset, di lokasi ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, hanya beberapa rumah di setiap desa yang menggunakan lantaran tidak semua rumah bisa memakai fasilitas tersebut.

Dari sisi infrastruktur jalan, Enggano juga masih terbelakang. Sepanjang 37 kilometer jalan yang menghubungkan enam desa, tidak sampai 15 kilometer yang sudah mendapat fasilitas pengerasan. Meski bisa dilalui kendaraan roda empat, jalan masih berupa jalan tanah merah yang licin dan berlumpur jika hujan.

Namun, untuk memperbaiki jalan di Enggano, pemda harus berpikir berkali-kali karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Pembangunan jalan di Enggano mencapai empat kali lipat dari pembangunan di wilayah lain lantaran material harus dibawa dengan menggunakan kapal. Sebagian besar masyarakat Enggano bermata pencarian nelayan dan petani perkebunan.

Enggano tercatat sebagai penghasil pisang dalam jumlah besar. Setiap panen, hasilnya dikirimkan ke Provinsi di Sumatera dan Jawa. Bupati Bengkulu Utara (BU) Imron Rosyadi menyatakan, sebagai salah satu daerah kepulauan terluar, Enggano cukup tertinggal. Meskipun, belakangan pemerintah mulai melirik Enggano dalam program daerah terluar dan daerah kepulauan.

’’Untuk air minum, sebelumnya di Enggano agak kesulitan karena airnya bercampur air laut. Namun, sekarang ada program dari TNI-AL memanfaatkan mesin untuk mengubah air laut jadi air minum,’’ ucapnya.

Dia mengungkapkan, APBD memang tidak mampu membangun Kecamatan Enggano secara langsung, terutama infrastruktur. Belakangan, Pemda Bengkulu Utara mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat yang intinya meminta bantuan dana untuk pembangunan di Enggano.

’’Kami sudah bicarakan dengan menteri pariwisata soal menjadikan Enggano sebagai pusat pariwisata. Kami harap jadi titik balik pembangunan di Enggano. Sebab, dengan objek wisata, pembangunan lain seperti infrastruktur dan fasilitas masyarakat akan berjalan,’’ kata Imron. (tri/JPNN/c19/diq)

Info lebih lengkap : http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Enggano

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/18/304590/Pulau-Enggano,-Bengkulu-Utara,-yang-Berbatasan-dengan-India
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

TNI AU Siapkan Landasan Pacu Pesawat Tempur di Perbatasan Malaysia

Foto : antara
Pasca pembangunan tiang pancang dan manuver helikopter Malaysia di perairan Tanjung Datok, Kalimantan Barat (Kalbar), TNI AU berencana memperkuat pertahanan udara. Landasan pacu eks peninggalan Belanda bakal difungsikan kembali untuk pendaratan pesawat tempur.

"Ini instruksi Panglima TNI untuk memfungsikan kembali landasan pacu di Paloh, di perbatasan Malaysia menjadi landasan pangkalan AU," kata Asisten Operasi KASAU, Marsekal Muda Sudipo Handoyo, kepada wartawan saat berada di Lanud Supadio Pontianak, Kalbar, Senin (9/6/2014).

Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Menjelang Pemilu 2014 TNI Tingkatkan Pengamanan di Perbatasan

Komando Daerah Militer IX Udayana akan meningkatkan kegiatan patroli di daerah perbatasan dengan negara Timor Leste menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu).

"Kami jaga dan di Timor sampai saat ini masih kondusif," kata Panglima Kodam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, di Denpasar, Jumat.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa pola pengamanan yang akan dilakukan yakni dengan meningkatkan kegiatan patroli di daerah perbatasan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami patroli setiap hari termasuk patroli perbatasan juga," ucapnya.

Meski demikian pihaknya mengaku tidak menyiagakan personel khusus untuk menjaga daerah perbatasan namun dilakukan dengan patroli biasa.

Sedangkan pengerahan petugas, Wisnu Bawa Tenaya enggan menyebutkan jumlah personel TNI namun menyebutkan akan mengerahkan semua kekuatan.

"Semua personel kami libatkan hingga jenderal," ujarnya.

Pihaknya meminta semua personel TNI untuk senantiasa waspada dan tidak lengah untuk melakukan pengamanan untuk mendukung petugas kepolisian dalam kegiatan pengamanan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

"Kami dukung penuh dengan kerja sama sesuai aturan," ujarnya.

Wisnu Bawa juga mengingatkan seluruh personel TNI untuk tetap netral dalam Pemilu dan tidak berpihak pada patrai politik atau calon tertentu hingga terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Harus netral. Lihat (politik) apa saja sama," katanya tegas.

Sumber : antaranews.com Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Peringatan Kemerdekaan RI Ke-68 di Papua

MI/Marcelinus Kelen
Bangun Perbatasan - Menyambut hari kemerdekaan yang ke 68 pada Sabtu (17/8/2013), 5 ribu bendera merah putih dipasang di sepanjang perbatasan. Pemerintah Kota Jayapura juga memusatkan upacara perayaan hari kemerdekaan di perbatasan.

Upacara hari kemerdekaan dirayakan di Aceh sampai Papua. Tak terkecuali juga di daerah perbatasan. Salah satunya di Wutung, perbatasan RI dan Papua Nugini.

Pemasangan bendera di wilayah perbatasan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan RI bagi masyarakat yang bermukim disepanjang wilayah perbatasan negara RI-PNG.

Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI secara umum di provinsi Papua berlangsung aman. Namun pihak aparat keamanan TNI/Polri tetap berjaga-jaga dengan melakukan siaga satu khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan.

Tepat pukul 10.00 WIT upacara detik-detik proklamasi berlangsung di Stadion Mandala Jayapura ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.

Bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH dan Komandan Upacara Letkol (Marinir) Carlos Deda yang sehari- hari Wakil Komandan Marinir Lantamal X Jayapura. Pembacaan teks proklamasi dilakukan Wakil Ketua II DPR Papua, Komarudin Watubun, serta pembacaan UUD 45 oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib.

Peringatan HUT Proklamasi ke 68 tingkat provinsi Papua diikuti TNI/Polri, PNS para pelajar tingkat Perguruan Tinggi, SMU dan SMP serta para pejabat dilingkungan pemerintah daerah provinsi Papua.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/08/17/122215/2332817/10/hari-kemerdekaan-5-ribu-merah-putih-dipasang-di-perbatasan-ri-png Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Setahun Belakangan Masyarakat Perbatasan Kalimantan Sulit Dapat Gula

Foto : Detik
BANGUN PERBATASAN INDONESIA - Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) mengungkapkan sulitnya masyarakat perbatasan di Kalimantan untuk mendapatkan gula. Masalah distribusi yang buruk di luar Pulau Jawa menjadi penyebab masalah ini.

Apegti mempertanyakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian atas carut marut pengadaan dan distribusi gula di daerah perbatasan Indonesia.

Ketua Apegti Natsir Mansyur mengatakan tiga Kementerian tersebut tidak kunjung menanggapi permasalahan gula konsumsi di perbatasan dan selalu saling lempar tanggung jawab sehingga menimbulkan dampak yang serius. Ia mengatakan, produksi gula konsumsi di Jawa hanya 2,1-2,3 juta ton per tahun, sementara konsumsi gula nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun.

"Melihat produksi gula komsumsi hanya dapat diserap oleh konsumen di Jawa, bagaimana dengan konsumen di perbatasan," kata Natsir Senin (29/4/2013)

Natsir mengungkapkan, sudah setahun belakangan masyarakat perbatasan di Kalimantan tidak mendapat distribusi gula dengan baik. Menurutnya disparitas harga gula antara Jawa dan daerah perbatasan begitu tinggi.

"Harga gula konsumsi dari negara tetangga sekitar Rp 10.000/Kg. Sementara harga gula dari Jawa mencapai Rp 13.000/Kg dan itu pun sudah mahal sulit didapatkan pula," katanya.

Selain gula, kata Natsir, kebutuhan pangan lainnya seperti beras, daging sapi dan makanan olahan lebih mudah didatangkan dari negara tetangga dibandingkan dari wilayah Indonesia.

Apegti menilai, pemerintah kurang peka terhadap permasalahan yang terjadi di perbatasan. Karena di sisi lain, apabila regulasi impor gula ini diatur dengan baik maka penyeludupan akan berkurang, pajak bea masuk dapat diperoleh negara, dan tidak akan terjadi lagi perselisihan sesama warga dan aparat.

Pihaknya juga sangat menyangyangkan, dari tahun ke tahun kasus impor gula konsumsi dan pangan lainnya di perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu masih menimbulkan konflik dan tidak ditangani dengan baik oleh ketiga Kementerian terkait.

"Kami harapkan pemerintah bisa melihat kondisi sebenarnya, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dengan membuat regulasi atau tata niaga yang baik dalam pemenuhan kebutuhan gula dan bahan pokok sehingga tidak semua barang menjadi ilegal," katanya.

(rrd/hen)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2013/04/29/174620/2233355/1036/sudah-setahun-masyarakat-perbatasan-kalimantan-sulit-dapat-gula Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Gita : Daerah Perbatasan Harus Memiliki Infrastruktur Memadai

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan untuk membatasi masuknya produk asing ke wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Mengenai barang masuk dari perbatasan, betul kita sudah dapat laporan itu, maka harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur misalnya jalan dan keamanan," kata Gita Wirjawan kepada wartawan di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi hal yang penting untuk mengatasi semakin banyaknya produk asing masuk ke Indonesia. Namun selain itu, menurut dia, pihaknya selalu menyemangatkan supaya "demand" di perbatasan diisi barang-barang produk dalam negeri.

"Jika beli di perbatasan barang selalu murah, maka akan sulit bagi pengusaha (Indonesia) untuk masuk," katanya.

Ia mengatakan masyarakat perlu selalu diingatkan bahwa membeli barang selundupan itu tidak baik. Begitu pun jika membeli barang bukan selundupan tetapi melanggar ketentuan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan (K3L) juga tidak baik.

Sementara saat pembukaan Pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri regional 2013 di lapangan parkir Mega Mall Ayani Pontianak, Gita Wirjawan mengatakan masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri dengan cara mencintai, membeli dan menggunakan produk lokal dibandingkan produk asing lain yang sejenis.

Gita mengatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa mengonsumsi produk lokal adalah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen di luar negeri," katanya di depan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan tamu serta undangan peresmian pameran.

Pameran pangan nusa dna pameran produk dalam negeri regional 2013 diadakan sebagai upaya menumbuhkan industri dalam negeri melalui fasilitasi akses pasar, mempromosikan produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan meningkatkan jejaring pemasaran antarpeserta serta kegiatan misi dagang lokal.

Pelaksanaan pameran, menurut Mendag, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dalam negeri.

Pameran tersebut diadakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan menggelar beberapa produk potensial seperti olahan lidah buaya, abon patin, aneka keripik ubi, dan bermacam pangan olahan serta produk kerajinan lainnya.

Selain itu, juga ada produk olahan mocaf, sagu, jejali, biji durian labu kuning, pisang ubi jalar dan keribang yang ditampilkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, di samping komoditas unggulan berupa kopi dari hulu hingga hilir yang didukung Asosiasi Kopi Spesial Indonesia.

Pameran diikuti delapan provinsi, meliputi Jambi, DI Yogyakarta, Papua, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau serta Kalimantan Barat. Total peserta mencapai 100 peserta yakni 50 peserta pameran nusa pangan dan 50 peserta pameran produk dalam negeri regional.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan peserta pameran terdiri atas usaha kecil menengah dan pelaku UKM binaan Kementerian Perdagangan. Kedua pameran dikolaborasikan dan bersifat nasional sehingga promosi produk dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal dan dikemas secara apik serta menarik.

Dalam rangkaian kegiatan yang melengkapi kegiatan promosi produk dalam negeri ini terdiri dari lomba masak makanan minuman khas daerah yang diikuti tim penggerak PKK provinsi Kalbar dengan jumlah peserta 20 tim.

Penganugerahan UKM Pangan Award yang diselenggarakan bersamaan acara puncak atau final lomba masak makanan minuman khas daerah pada Oktober 2013 di Jakarta.

Pameran yang sama, menurut Dirjen juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia yakni Palembang pada 14-17 Juni, Cirebon pada 28 Juni-2 Juli, dan Mataram pada 29 Agustus - 1 September.


Sumber : Antara  Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Bantuan 350 Ekor Sapi untuk 3 Daerah Perbatasan

Ilustrasi : antara
Sejumlah kelompok peternak Kalimantan Timur di tiga kabupaten  yang berbatasan dengan Malaysia  akan mendapatkan bantuan 350 sapi. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Kutai Barat.

"Dana untuk pembelian 350 ekor sapi itu merupakan hasil sinergi dari Pemprov Kaltim melalui Dinas Peternakan dan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI," ucap Kepala Dinas Peternakan Kaltim Dadang Sudarya di Samarinda, Sabtu.

Dadang yang didampingi Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya I Gusti Made Jaya Adhi melanjutkan jumlah sapi itu untuk pembibitan dan pejantan, yakni  35  pejantan dan 315 ekor merupakan sapi betina.

Pihaknya memang sengaja memperbanyak distribusi sapi betina karena sapi-sapi usia produktif itu diharapkan cepat bunting dan melahirkan pedet sehingga populasi sapi di Kaltim cepat meningkat.

Apabila populasi sapi di Kaltim terus meningkat, maka ke depan diyakini dapat mencapai swasembada daging baik dari sapi mapun dari kerbau.

Saat ini, katanya, populasi sapi di Kaltim sekitar 108.000 ekor sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging bagi warga setempat. Pasalnya dari 108.000 ekor itu, jumlah sapi yang bisa dipotong sekitar 10.000 ekor, sementara kebutuhan konsumsinya mencapai 50.000 ekor.

Dia juga mengatakan bahwa upaya lain yang dilakukan pihaknya dengan menggiatkan inseminasi buatan.

Selama ini, lanjutnya, masa kebuntingan sapi-sapi yang ada masih cukup lama, yakni antara 15 hingga 18 bulan sekali sehingga melalui inseminasi buatan diharapkan tiap betina mampu bunting setiap 12 bulan sekali.


Sumber : antaranews.com Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Bangun Jalan di Perbatasan Perlu Rp7 Triliun

Ilustrasi Pembangunan (vivanews)
Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan dana Rp7 triliun untuk membangun insfrasutruktur jalan perbatasan di seluruh Indonesia. Jalan tersebut nantinya akan dibangun di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Brunei, Timor Leste, dan Papua Nugini.

"Kami butuh biaya yang amat besar untuk bisa menyelesaikan jalan di perbatasan," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.

Jalan yang akan dibangun itu, menurut Djoko, sepanjang 2.000 kilometer. Sementara itu, tahun lalu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jalan perbatasan hanya sebesar Rp500 miliar.

Permasalahan konstruksi, dia menambahkan, untuk membangun jalan perbatasan memang berat. Sebab, medan yang dilewati alat-alat berat untuk konstruksi tidak bersahabat. Kondisi itu ditambah dengan kontur daratan yang membuat proses konstruksi semakin sulit.

"Kontraktor yang ingin membawa traktor ke wilayah perbatasan itu, traktornya harus dipreteli dulu dan baru disusun lagi di lokasi," kata Djoko.

Sementara itu, untuk bahan material jalan, dia melanjutkan, pemerintah mengutamakan penggunaan beton dibanding aspal. Sebab, untuk daerah perbatasan, beton dinilai lebih tahan kondisi cuaca dan tidak memerlukan perawatan intensif.

Namun,menurut Djoko, upaya ini akan dilakukan jika keadaan tanah di perbatasan tersebut memungkinkan. Sebab, untuk penggunaan beton kondisi tanah harus baik.

Kementerian PU, dia menambahkan, tidak bisa menyelesaikan permasalahan jalan perbatasan secara menyeluruh, melainkan harus parsial. Sebab, pembangunan jalan tersebut lebih banyak menunggu izin dari Kementerian Kehutanan, karena melewati kawasan hutan lindung.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/385250-butuh-rp7-triliun-bangun-jalan-perbatasan Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Bandar Udara di Perbatasan Indonesia - Malaysia Diresmikan

Sakah satu daerah di perbatasan Indonesia - Malaysia
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meresmikan terminal bandar udara (bandara) di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Malinau, Sabtu.

"Bandar Udara Kolonel R.A. Bessing ini merupakan bandara lintas perbatasan, namun ada juga penerbangan menuju Kota Tarakan oleh maskapai penerbangan Susi Air yang operasionalnya menggunakan dua pesawat," ungkap Awang Faroek Ishak pada peresmian terminal Bandara Kolonel R.A. Bessing di Malinau sebagai rangkaian kunjungan kerja gubernur di wilayah utara Kaltim yang berlangsung 9 hingga 15 Juli 2012.

Bandara Kolonel R.A. Bessing, kata dia, dibangun sejak 2009 dan berhasil diselesaikan pada 2010 dengan dana Rp16 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim. Bandara R.A. Bessing itu, lanjut Awang Faroek Ishak, sempat "mangkrak" selama hampir dua tahun karena dalam pengelolannya masih membutuhkan persyaratan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan.

"Pada 2012 ini prosesnya sudah rampung sehingga pengelolaannya akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Malinau," kata Awang Faroek Ishak.

Luas keseluruhan Bandara R.A. Bessing, kata dia, yakni 48 hektare dengan landas pacu sepajang 1.600 meter namun fungsionalnya baru dioperasionalkan 1.400 meter.

"Bangunan terminal Bandara R.A. Bessing berlantai dua dengan luas 1.500 meter persegi dan merupakan terminal tereluas kedua di kabupaten/kota di Kaltim setelah Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau yang memiliki luas 9.000 meter persegi," katanya.

"Panjang landasan pacu 1.6000 namun fungsional hanya 1.400 meter dan sisanya belum difungsionalkan karena memang pesawat yang mendarat hanya jenis Casa dan ATR. Namun, kemungkinan besar maskapai Wing Air mau masuk ke daerah utara dan optimalasiasi landas pacu sudah bisa digunakan," ungkap Awang Faroek Ishak.

Sementara, Bupati Malinau, Drs. Yansen TP, M.Si, mengatakan, Bandara R.A. Bessing itu akan membuka isolasi sejumlah wilayah yang ada di perbatasan.

"Beberapa wilayah yang ada di perbatasan masih sulit dijangkau melalui perjalanan darat sehingga keberadaan bandara ini diharapkan akan membuka isolasi beberapa kecamatan Kabupaten Malinau," kata Yansen TP.

Sumber : Antara Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

TNI di Kalimantan Jadi Guru di Perbatasan

Foto : makassar.tribunnews.com
Di kawasan perbatasan dan daerah terpencil lainnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya menjalani fungsi pengamanan dan keamanan tapal batas negara. TNI rupanya tersentuh untuk terjun ke pengembangan pendidikan bagi warga di perkampungan-perkampungan di daerah terpencil.

Salah satunya di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah sepanjang perbatasan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini TNI tengah membina sejumlah kecil tentaranya untuk tugas yang bukan tugas teritori, melainkan perbantuan tenaga bantuan pendidikan untuk perbatasan.

“Berawal dari perintah panglima bahwa TNI harus terlibat dalam perbantuan dalam segala hal, termasuk ke daerah terpencil dan perbatasan. Salah satunya menjadi tenaga bantuan pendidikan untuk kawasan terpencil dimana kawasan seperti itu tenaga didik sangat kurang,” kata Komandan Kodim 0912 Kutai Barat Letkol Inf Agus Sip, Jumat (5/10/2012).

Keterlibatan tentara dalam tenaga bantuan pendidikan ini, kata Agus, merupakan salah satu perintah yang berlaku untuk berbagai satuan TNI di tanah air. Mabes TNI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan tenaga bantuan ini. Khusus di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kubar, Kodim Kubar memilih 20 tentaranya untuk terjun menjadi tenaga didik.

Lokasi yang terisolir, mahalnya harga barang, dan tingginya biaya transportasi ke pedalaman, menyebabkan banyak guru tidak cukup betah bertugas di kawasan terpencil. Jumlah guru pun dinilai kurang untuk warga pedalaman. Karenanya, Kodim 0912 memulai kegiatan tersebut di wilayahnya.

Para guru ini kebanyakan diambil dari tentara yang merupakan warga asli daerah perbatasan dan bertugas di sana. Mereka berlatarbelakang pangkat Sersan Dua, Sersan Mayor dan Kapten yang nantinya bertugas mengajar di tingkat SD dan SMP.

“Semula pemikiran ini muncul sewaktu saya bertugas di Merauke yang adalah daerah perbatasan. Merauke sendiri adalah daerah rawan kriminal dan pelintas batas. Di situ kita menerapkan dan menempatkan prajurit menjadi tenaga guru," kata Agus. Hal serupa akhirnya diterapkan di Kubar.

Kubar memiliki tapal batas sepanjang 138 Km yang berbatasan dengan Malaysia. Terdapat dua kecamatan yang dikategorikan menjadi daerah perbatasan, yaitu Long Pahangai dan Long Apari. Lokasinya sangat jauh dari ibu kota Kubar. Untuk menuju ke daerah itu, perlu menggunakan kapal atau perahu cepat dengan menempuh waktu yang sangat lama.

Sumber : http://www.menkokesra.go.id/content/tni-di-kalimantan-jadi-guru-di-perbatasan Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Realitas Pendidikan di Daerah Perbatasan Indonesia

Foto : satelit9.com
JAKARTA, KOMPAS.com – Guru adalah profesi mulia. Akan tetapi, perjalanan para guru tak semulus tujuannya. Ada banyak hambatan yang mereka hadapi dalam menjalani profesinya. Sejumlah persoalan yang mencuat adalah keluhan akan kesenjangan yang dialami guru yang mengajar di kota dan non perkotaan, sulitnya memeroleh sertifikasi, tepatnya penyaluran dana tunjangan, dan berbagai persoalan yang lebih kompleks yang dihadapi para guru di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (daerah 3T).

Daerah 3T adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Untuk daerah-daerah ini, masalah yang muncul seperti letak geografis dan minimnya sarana serta prasarana. Persoalan-persoalan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Potret pendidikan di perbatasan pun terkuak dalam diskusi “Mencari Solusi Problematika Pendidikan dan Guru di Perbatasan” yang digelar sejumlah anggota Komisi X, Jumat (25/11/2011), di Gedung DPR, Jakarta.

"Wajah" pendidikan perbatasan sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kota-kota besar, dan negara tetangga yang lokasinya memang tak begitu jauh dan sangat terlihat jelas.

Seorang guru SMAN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Agustinus mengungkapkan, sekolah tempatnya mengajar hanya berjarak sekitar 100 meter dari batas negara Indonesia dan Malaysia.
Negara tetangga jauh lebih baik dan menjanjikan. Sementara fasilitas yang kami terima sangat terbatas, buku penunjang yang minim, dan ada juga sekolah yang harus meminta listrik dari negara tetangga
-- Agustinus, guru di daerah perbatasan
Menurutnya, guru-guru yang berada di daerah tersebut harus menelan kenyataan yang kurang baik. Setiap harinya mereka harus menahan rasa "cemburu" ketika melihat negara tetangga memberikan jaminan yang lebih baik dan menjanjikan kepada para gurunya demi pembangunan pendidikan yang berkualitas.

"Negara tetangga jauh lebih baik dan menjanjikan. Sementara fasilitas yang kami terima sangat terbatas, buku penunjang yang minim, dan ada juga sekolah yang harus meminta listrik dari negara tetangga," kata Agustinus, yang hadir dalam diskusi tersebut.

Ia menambahkan, dari sisi kesejahteraan, guru-guru di daerah perbatasan juga sangat memprihatinkan. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru daerah perbatasan masih bias dan tidak jelas.

Agustinus menjelaskan, untuk sertifikasi tahun 2011, seluruh Kalimantan Barat mendapat alokasi 2146 orang. Dari jumlah tersebut, tidak semua guru di Kampas Hulu mendapatkan kesempatan sertifikasi karena hanya mendapat "jatah" 430 orang. Ketika ditanya alasannya kepada pemerintah pusat dan daerah, jawabannya tidak pernah memuaskan karena mereka saling melempar tanggung jawab.

"Di sana ada kesenjangan dan gejolak sosial. Di tujuh kecamatan ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan sama sekali," ujarnya.

Di Kampas Hulu terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Badau, Kecamatan Empana, dan Kecamatan Puring Kencana. Dan hanya ada satu SMA di tiga kecamatan tersebut.

"Maka tak heran jika ada anak-anak yang kemudian sekolah ke Malaysia. Selain menjanjikan, tamatan SMA di sana juga mendapatkan sertifikat life skill dan bisa kerja di Malaysia dengan gaji yang lumayan," kata Agustinus.

Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Indonesia, The Most Amphibious Forces TNI AL

Bukan pembelian 100 MBT Leopard 2A6 atau tambahan 6 Sukhoi yang menjadi pembicaraan hangat dari milier regional tentang Indonesia. Yang membuat mereka heboh dan terlambat sadar adalah, mengapa Indonesia memiliki 4 Multi-Role LPD berbobot 11,400-ton dan 19 Landing Ship. Jumlah itu menghantarkan Indonesia memasuki papan atas “the most regional amphibious force” di Asia.

Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Indonesia memiliki Heavy Landing Platform Dock /LPD dan Landing Ship sebanyak itu ?. India hanya memiliki 18 landing ship. Sementara Korea Utara hanya 10 medium landing ship. Korea Selatan sedang membangun 4 LST untuk menggantikan kapal pengangkut sisa perang dunia kedua. Malaysia kehilangan satu-satunya Landing Ship Tank LST Sri Inderapura karena terbakar pada tahun 2009. Filipina memiliki 7 namun 5 diantaranya peninggalan dari perang dunia kedua. Vietnam memiliki 6 kapal pendarat namun setengahnya peninggalan perang dunia kedua. Negara-negara Asia umumnya masih melihat “amphibious forces”, secara tradisional, yakni jumlah kapal tempur dan kapal selam.

Sementara bagaimana caranya agar pasukan bisa bergerak dengan cepat melalui laut, belum terlalu menjadi perhatian. Untuk itu, kemampuan tempur negara-negara Asia dianggap terbatas karena minimnya kapal angkut penggerak pasukan. Kri makassar 590 1024x392 Indonesia, The Most Amphibious Forces KRI Massar 590 Situasi tersebut berhasil diatasi Indonesia dengan membangun LPD dan Landing Ship sejak tahun 2003 hingga 2011.

Indonesia memiliki 4 LPD 125 M, dimana 2 kapal di bangun di Korea dan 2 kapal dibangun di PAL Surabaya. Kapal Landing Platform Dock 125 M dirancang untuk mampu dipasang senjata 100mm dan dilengkapi Fire Control System, untuk melakukan self defence untuk melindungi pendaratan pasukan, kendaraan tempur, serta pendaratan helikopter. Kapal LPD 125 meter ini didesain untuk pendaratan: Landing Craft Unit 23 m, operasi ampibi, tank carrier, combat vehicle 22 unit, dan tactical vehicle 13 unit.

Dalam sekali bergerak LPD ini juga mengangkut 507 personil termasuk 354 tentara, crew dan officer. LPD ini juga mengangkut 5 unit helicopter jenis MI-2 atau BELL 412, serta mampu berlayar selama 30 hari secara terus menerus. 4 LPD Indonesia adalah: KRI Makassar-590 dan KRI Surabaya-591(dibangun di Korea), serta KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593 (dibangun di PT PAL, Surabaya). Indonesia masih punya satu lagi LPD yakni KRI Dr Soeharso yang dijadikan kapal bantu Rumah Sakit. Adapun 19 LST Landing Ship lainnya adalah: 6 LSTH tipe Tacoma kelas KRI Teluk Semangka buatan

Korea Selatan. Ada pula 12 LSM kelas Frosch I, buatan Jerman Timur, serta 2 AKL-ARL kelas Frosch II, yakni KRI Teluk Cirebon dan Teluk Sabang. Untuk urusan pergerakan pasukan, Indonesia termasuk yang paling siap di Asia Tenggara. Hal ini wajar karena Indonesia negara yang berbentuk kepulauan (1300 pulau). Untuk masa damai LPD bisa digunakan untuk misi penanggulangan bencana karena Indonesia termasuk wilayah “Ring of Fire” akibat pertemuan lempeng bumi Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Prasarana Listrik di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Dibawa ke Pusat

Masalah pembangunan jaringan listrik Solar Cel yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste di wilayah perbatasan antara Distrik Oeccuse dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dibawa ke pemerintah pusat.

"Saya akan buat laporan lengkap ke Menkopolhukam dan Mendagri bahwa di perbatasan Indonesia-Timor Leste ada masalah yang harus diselesaikan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal TNI Leonard, saat bertatap muka dengan tokoh masyarakat di Kupang, Sabtu, 2 Juli 2011.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jaringan listrik Solar Cel diprotes warga Desa Haumeni Ana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusse, bagian dari negara Timor Leste. Sebab, pembangunan itu dilakukan di zona steril atau zona bebas.

Pangdam mengaku telah meninjau lokasi pembangunan jaringan listrik yang bermasalah tersebut. Pangdam pun sudah mendapat laporan dari Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez bahwa warga di daerah perbatasan nyaris terlibat konflik dengan warga Timor Leste.

"Masih ada upaya pihak luar untuk memprovokasi anggota TNI dan warga perbatasan. Namun, saya minta agar mereka tidak terprovokasi," ujar Pangdam Leonard.

Kepala Desa Haumeni Ana, Siprianus Asuat, juga membenarkan adanya protes dari warganya terhadap pembangunan jaringan listrik Solar Cel di Timor Leste tersebut.

Menurut Siprianus, berdasarkan kesepakatan kedua negara pada tahun 2005 yang dihadiri oleh dua kelompok masyarakat dari dua negara, telah disepakati bahwa zona tersebut dijadikan sebagai zona bebas. "Kami protes karena mereka (Timor Leste) melakukan pembangunan di zona terlarang," ucapnya.

Sumber : tempo.co
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Pertahanan Bisa Lemah Karena Pendelegasian Lalulintas Udara Batam

Karimun (ANTARA Kepri) - Direktur Geospasial Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Marsekal Pertama TNI J Urip Utomo mengatakan, pendelegasian pengaturan lalulintas udara Batam, Provinsi Kepulauan Riau kepada Singapura melemahkan aspek pertahanan.
       
"Secara teritorial, pendelegasian pengaturan lalulintas udara Batam kepada Singapura memang tidak mengurangi luas NKRI. Namun, pendelegasian itu berdampak pada pelanggaran wilayah udara sehingga melemahkan aspek pertahanan," katanya usai acara Sosialisasi Batas Maritim dan Udara di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis.
       
Urip Utomo mengatakan, Singapura berwenang penuh mengatur lalulintas udara atau air traffic services (ATS) Batam karena Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur penerbangan internasional yang cukup padat di udara Kepulauan Riau.
       
"Singapura sudah mengatur ATS Batam sejak 1946 sehingga keselamatan penerbangan yang melintasi Batam sepenuhnya kewenangan Singapura. Namun, kalau terjadi hijacking udara tetap kewenangan TNI AU karena memang wilayah kita," ucapnya.
       
Pengaturan ATS Batam oleh Singapura, katanya, juga merujuk pada perjanjian pendelegasian flight information region (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013.
       
Pendelegasian itu diatur melalui melalui Keputusan Presiden No 7/1996, kata dia.
       
Selain melemahkan pertahanan, pengaturan ATS Batam oleh Singapura menurut dia juga berdampak secara ekonomis bagi Indonesia karena fee penerbangan yang melintasi Batam ditarik Singapura, setelah itu baru diserahkan ke Indonesia.
       
"Kalau dampak ekonomis bukan kapasitas saya memaparkannya karena berada pada Kementerian Perhubungan, yang jelas fee ditentukan Singapura," ucapnya.
       
Terkait langkah-langkah untuk mengambil alih ATS Batam dari Singapura, menurut dia, tentunya harus melibatkan semua pihak baik menyangkut sarana infrastruktur maupun kesiapan peralatan pendukung keselamatan penerbangan.
       
"Kita harus introspeksi. Tadi sudah saya paparkan bahwa SDM kita sudah mampu, peralatan juga mampu. Ya, kita harus meninjau pada peralatan yang lain sehingga masyarakat Internasional menilai kita sudah mampu untuk mengelola itu," tuturnya.
       
Mengenai larangan pembangunan gedung tinggi di Batam, menurut Urip tidak hanya berlaku di Batam, tetapi juga di seluruh daerah yang berada dekat bandara karena terkait dengan keselamatan penerbangan.
       
"Larangan bangunan tinggi bukan bentuk intervensi Singapura, karena ketentuan itu juga berlaku di setiap daerah yang dekat dengan bandara, contohnya di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan udara Batam merupakan jalur penerbangan Bandara Changi, Singapura," katanya. (KR-RDT/H-KWR)

Editor: Dedi

Sumber : http://kepri.antaranews.com/berita/21525/pendelegasian-lalulintas-udara-batam-lemahkan-pertahanan------ Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Pada 2022 Ratusan Pulau di Kepri Lenyap?

MI/Hendri Kremer/fa
DAMPAK perubahan iklim tampaknya terus meluas. Lima persen atau 120 dari 2.408 pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan hilang pada 2022.

"Estimasi para ahli, dalam 10 tahun ke depan lima persen dari 2.408 pulau di Kepri akan hilang sebagai dampak perubahan iklim," kata pakar ilmu kelautan Eddywan, Sabtu (9/6).

Peraih gelar doktor ilmu kelautan dari Boston University Amerika Serikat itu mengatakan perubahan iklim yang dipicu pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair, sehingga volume air laut bertambah dan menenggelamkan sebagian pulau di Kepri.

Untuk mencegah hilangnya pulau, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meredam arus laut.

Satu di antaranya melakukan penghijauan di pantai, karena pohon dapat menahan gelombang air laut dan mencegah abrasi yang menyebabkan pulau terkikis dan lama-lama hilang.

Pohon juga dapat mengurangi pergerakan angin agar tidak berhembus terlalu kencang ke daratan. "Harus ada pengelolaan pulau yang bagus," kata dia. (Ant/OL-5)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2012/06/10/325147/89/14/120-Pulau-di-Kepri-bakal-Lenyap-pada-2022 Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Pulau Midai yang terancam hilang

Pulau Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. (istimewa)


Pulau Midai salah satu pulau terluar negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pulau yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai. Pulau Midai satu dari 141 pulau di Kepri, juga termasuk pulau perbatasan, akankah terhapus dari peta NKRI?

Betapa kekhawatiran akan terjadinya bencana selalu mengintai setiap saat. Di beberapa lokasi di Pulau Midai terkena kerusakan lingkungan akibat abrasi pantai.

Beberapa aktifitas ekonomi masyarakat turut memperparah kondisi alam Pulau Midai. Penambangan pasir tepat dibibir pantai berjalan pelan tapi pasti menggerus bibir pantai yang semakin naik ke daratan.

Pemerintah kabupaten Natuna sendiri sudah melakukan survei terhadap potensi bencana Pulau Midai. Melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat (Baskesbang) Natuna bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung tahun 2011 melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Natuna.

Hasilnya, khusus abrasi pantai di lokasi Suak Besar, kerusakan akibat abrasi sepanjang kurang lebih 500 m. Kedua, di lokasi pantai Kampung Sabang Muluk dan lokasi pantai yang berjarak satu kilometer ke arah timur termasuk Desa Air Kumpai. Kerusakan pantai sepanjang kurang lebih 200 m.

Hal ini disebabkan karena terlanda arus pasang surut dan gelombang pasang laut selama musim utara yang arahnya hampir tegak lurus menuju daratan. Abrasi tersebut telah mengikis dan merusak lahan perkebunan kelapa, sedangkan badan jalan masih cukup aman karena letaknya sekitar 10 m dari garis pantai. Namun, dikedua lokasi tersebut merupakan kondisi tahun 2011.

"Daratan hanya satu persen dari keseluruhan luas kabupaten Natuna," ujar Primul, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Barisan Pemuda Penyelamat Abrasi (BP2A) Kecamatan Pulau Midai.

Lembaga yang dipimpin Primul merupakan lembaga yang aktif melakukan penanaman pohon bakau di keliling Pulau Midai.

"Kami memiliki program satu juta pohon tahun 2012," kata Primul lagi.

Program satu juta pohon sudah dimulai sejak tahun 2008, yang permulaannya masih secara swadaya. Namun sekarang sudah dibantu oleh Pemkab Natuna.

"Hingga saat ini, tambahnya sudah mencapai 500.000 pohon bakau yang ditanam, namun hanya 350.000 yang tumbuh. Kami menanam di lima baris dari jarak aman garis pantai, sekitar 500 meter," jelas Primul.

Kondisi pantai yang sudah terkena abrasi di Pulau Midai menurutnya sudah ditingkat paling parah.

Setiap tahun Natuna dihantam gelombang musim utara yang mencapai tiga hingga empat meter, tidak terkecuali Pulau Midai yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan tanpa ada pelindung pulau lain ataupun batu-batu besar yang bisa memecah gelombang sebelum sampai ke bibir pantai.

Jadi, menurutnya tidak mustahil abrasi pantai akan terus berlangsung, apalagi didukung oleh aktivitas masyarakat yang menunjang abrasi pantai itu sendiri.

"Penambangan tradisional terhadap pasir di bibir pantai yang kini terus berlangsung turut merusak lingkungan. Di beberapa lokasi secara manual saja setiap tahun abrasi mencapai 20 cm," ujarnya.

Jika tidak dilakukan upaya-upaya lain oleh pihak berwenang, tidak mustahil Pulau Midai akan semakin berkurang luasnya dan akhirnya dapat ditebak bencana apa yang akan terjadi.

Diketahui dari survey Baskesbang, bentuk Pulau Midai hampir persegi panjang, panjang pulau (berarah barat-timur) kurang lebih tujuh km dan lebarnya rata-rata empat km.

Secara administratif, Pulau Midai terbagi atas satu kelurahan dan lima desa, yakni Kelurahan Sabang Barat, Desa Air Putih, Desa Sebelat, Desa Gunung Jambat, Desa Batu Belanak dan Desa Air Kumpai.

Secara morfologi pula, Pulau Midai merupakan pulau yang dibentuk oleh suatu tubuh gunung api, yaitu secara berangsur dari pedataran pantai yang relatif sempit hingga daerah perbukitan di bagian tengah pulau. Ketinggian daerah perbukitan berkisar dari beberapa puluh meter hingga 140 m.

Jenis kebencanaan yang terdapat di Kecamatan Midai adalah abrasi pantai dan longsor. Akibat longsor ini di dua areal tanah yang terjadi di Desa Air Putih. Telah mengakibatkan jalan desa sepanjang 10 m mengalami retak dan belah karena pondasi jalan ikut melongsor dan satu buah rumah penduduk yang berada pada kaki lereng perbukitan menjadi terancam.

Peringatan Hari Lingkungan sedunia yang jatuh tepat 5 Juni 2012 , Selasa United Nations Environment Programme (UNEP) mengangkat tema "Green economy: does it onclude you".

Sementara dalam sambutan Hari Lingkungan se-dunia, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Balthasar Kambuaya menekankan pentingnya pelaksanaan ekonomi hijau oleh semua orang sesuai dengan proporsinya masing-masing baik pada tingkatan global, nasional hingga individu. Kunci dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah peran serta dari semua komponen masyarakat.

Mengutip sambutan Meneg LH itu, patutlah kiranya menjadi renungan dalam lingkup aktivitas masyarakat di Pulau Midai terkait penambangan pasir tepat di bibir pantai. Karena dalam kenyataannya aktivitas ekonomi ini penyumbang dalam abrasi pantai yang akan merusak lingkungan.

Belum lagi, mengingat letaknya yang unik, Pulau Midai terpaksa menerima hantaman gelombang musim utara setiap tahunnya yang juga menjadi bahaya langganan untuk abrasi pantai.

Tanggapan serius datang pula dari warga Pulau Midai yang kini memegang amanah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Hadi Chandra.

Chandra mengakui jika abrasi Pulau Midai berada ditingkat paling parah, senada dengan survei Baskesbang bahwa Pulau Midai berpotensi tinggi terhadap masalah abrasi pantai.

"Untuk itu kami sudah membicarakan dengan pihak-pihak terkait dan akan memasukkan kegiatan pemecah ombak di APBD-P tahun 2012 ini," ungkapnya.

Akan dipasang batu-batu besar di titik-titik tertentu dari sekitar pantai hingga mengarah ke laut, dalam artian mengembalikan ke kondisi awal Pulau Midai, dimana dulu banyak batu-batu besar sebagai pemecah ombak.

Sementara terkait aktivitas masyarakat, menambang pasir di bibir pantai Chandra memberikan solusi untuk mengambil pasir ke laut untuk keperluan material bangunan di Pulau Midai.

"Tetapi, apapun kondisinya Pulau Midau harus mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini bupati Natuna dan jajarannya agar kerusakan lingkungan tidak semakin berat," harapnya.

"Jika memang setiap tahun daratan terkikis 20 centimeter, bukan tidak mungkin ramalan Pulau Midai akan hilang benar," ujarnya mengusik ketenangannya sebagai warga asli Pulau Midai dengan suara sedikit pelan.

(E012)

Editor: Ella Syafputri
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Kondisi Laut Batam Aman

Laporan - Danlanal Batam: Laut Batam Aman, Bebas dari Perompak

SEJAK ditingkatkannya intensitas dan volume patroli serta peningkatan SDM untuk mobilisasi dalam rangka pengamanan di laut,maka  laut Batam saat ini benar-benar aman.Perompak dapat dijamin tidak akan mudah lagi beroperasi di jalur laut yang padat kegiatan ekonomi ini.

Jalur padat  dan sempit ini, dahulu memang sangat dikenal dengan perompakannya,namun sekarang hal itu tidak ada lagi.Seiring dengan  peningkatan keamanan di laut yang dilakukan oleh kapal Patroli TNI AL.Terutama LANAL Batam, sehingga di wilayah ini yang disibukkan setiap hari dengan angkutan kapal-kapal komersiel, aman dari gangguan rompak laut.

Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi di darat akan semakin stabil dan aman. "Investasi yang masuk ke Batam seperti barang-barang eksport dan import sudak tidak perlu dikhawatir lagi. Kalau dulu  di sekitar Singapura, Selat Philip, dan Selat Singapura badan-badan maritim internasional sering memberi peringatan kepada pengelola pelayaran untuk mewaspadai jalur itu, karena bahaya perompakan maka sekarang aman." kata Danlanal Batam Kolonel (P) Nurhidayat SH pada majalahpotretindonesia.com di ruang kerjanya belum lama berselang.

Disebutkan Danlanal, bahwa keamanan di laut Batam dapat dijamin. Perompak tak akan diberi celah sedikitpun untuk bergerak.

Dalam perbincangan santai  itu, orang nomor satu di Lanal Batam, yang wilayahnya persis berada di garda terdepan dengan Negara tetangga Singapura, dan hanya beberapa mil saja jaraknya, menjamin penuh rasa aman di laut Batam. "Saya jamin laut Batam aman, semua kita layari dengan baik," ungkapnya.

Berdasarkan catatan majalahpotretindonesia.com, mmeningkatkan  keamanan pelayaran di sekitar  Batam atau lebih luasnya lagi di sekitar  Selat Malaka,kini telah ada  kerja sama multi parti Patroli Terkoordinasi Keamanan Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, telah disusun dan dilaksanakan pengamanan bersama di selat yang menguasai 70 persen volume perdagangan dunia itu.

Keberadaan TNI-AL yang memiliki jajaran operasional di dekat perairan Batam, tak dapat disangsikan lagi peran sertanya dalam penjagaan dan pengamanan laut di kawasan ini dan selat terpenting didunia ini.Namun kordinasi antar Negara yang berdekatan dan pihak keamanan mereka harus saling dukung.Bila laut aman,investasi aman.Rakyat akan dapat manfaatnya, sebab barang-barang yang dipakai sehari-hari mayoritas diimport dan disekport via laut.Jadi jadikan laut aman.(arin/yahya).

Sumber : http://www.majalahpotretindonesia.com/
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Indonesia Termasuk Paling Aktif Menjaga Perdamaian Dunia

TNI
JAKARTA, KOMPAS.com — Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Rabu (16/5/2012), akhirnya resmi ditetapkan menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia atau New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation.

"Keberhasilan Taman Nasional Komodo menjadi contoh inspiratif bagaimana sebuah masyarakat dapat bersama-sama berusaha melindungi sebuah spesies yang hampir punah," kata Presiden New 7 Wonders Foundation Bernard Weber dalam rilis persnya.

Weber mengatakan, jumlah suara melalui pesan singkat yang sangat besar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengekspresikan kebanggaan pada warisan alam, yang juga merupakan bagian dari mozaik dunia.

Duta Besar Komodo dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Komodo Kita Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa proses penetapan Taman Nasional Komodo sebagai "New 7 Wonders of Nature" memakan waktu lebih dari lima bulan untuk klarifikasi dan penghitungan.

"Saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang dengan setia telah mengirimkan pesan singkat," kata Kalla.

Selain Taman Nasional Komodo, enam keajaiban lain yang terpilih adalah Halong Bay, Iguazu Falls, Jeju Island, Puerto Princesa Underground River, Table Mountain, dan Amazon (masih dalam proses klarifikasi).

Sumber :  kompas.com
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Laporan : AS Berniat Bangun Pangkalan Militer Dekat Perbatasan Indonesia


Harian Washington Post memberitakan rencana Amerika Serikat mendirikan pangkalan pesawat pengintai di kepulauan terpencil milik Australia, terletak di sebelah barat Samudera Hindia atau di sekitar selatan Indonesia.
Tentara AS
WILAYAH itu bernama Kepulauan Cocos, berjarak 3.000 km sebelah barat daratan Australia dan sebelah selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith pernah mengungkapkan rencana menjadikan Kepulauan Cocos milik Australia sebagai pangkalan militer AS.
Hanya saja, Australia belum menanggapi serius usulan tersebut. "Kami melihat Cocos berpotensi menjadi lokasi strategis dalam jangka panjang. Namun, itu masih merupakan wacana," kata Smith seperti dilansir Reuters, Rabu (28/3).
Menurut Smith, keberadaan militer AS di Asia Pasifik bisa menjaga perdamaian dan stabilitas. Itulah sebabnya Australia tahun lalu mengizinkan AS menambah kekuatan pasukan marinirnya secara bertahap di Darwin sebanyak 2.500 personel mulai tahun ini.
Washington Post juga mengungkapkan, Pentagon berniat menggunakan Cocos sebagai pangkalan baru armada pesawat pengintai mereka supaya bisa terbang memantau keadaan di Laut China Selatan. Selain itu, Cocos Islands juga merupakan alternatif pangkalan militer baru AS.
Charly Samosir
Sumber : http://monitorindonesia.com/
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Laporan : Tank Malaysia Siaga di Perbatasan Kalimantan

Tank (Ilustrasi - tempo.co)
TEMPO.COBalikpapan - Komando Daerah Militer VI Mulawarman menuturkan, di perbatasan Indonesia-Malaysia, sudah berjajar tank-tank jenis PT–91 buatan Polandia yang beratnya hingga 50 ton. Tank-tank milik Malaysia ini memang dipersiapkan untuk pengamanan perbatasan di sepanjang Kalimantan. “Tank-tank Malaysia sudah siap di perbatasan Kalimantan,” kata Panglima Kodam Mulawarman Mayor Jenderal Subekti, Selasa, 10 April 2012.

Bukan hanya itu. Malaysia, kata Subekti, juga membangun infrastruktur jalan penghubung di wilayahnya sendiri untuk memudahkan pergerakan pasukan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Dengan situasi seperti itu, Subekti memaklumi jika saat ini pemerintah melakukan pengadaan tank Leopard buatan Jerman yang bobotnya hingga 62 ton. Batalyon tank Leopard itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, baik di Bulungan, Sangata, serta Malinau. Secara total, batalyon tank Bulungan akan memiliki sebanyak 44 Leopard. Keseluruhan pengadaan perlengkapan dan sarana batalyon bisa dituntaskan pada Oktober 2013 mendatang.

Subekti mengatakan batalyon tank Leopard itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta kewibawaan Indonesia di mata negara tetangga. Dia menilai tank tempur Kodam Mulawarman jenis AMX–13 dan panser Sarasin, Saladin, dan Perret, sudah ketinggalan zaman. “Bila dibandingkan tank Malaysia, seperti mainan saja tank TNI. Dalam kategori strategi militer, tank TNI sudah dianggap tidak ada, saking tuanya,” katanya.

Subekti memastikan keberadaan batalyon Leopard akan mampu meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata negara-negara tetangga. Alat tempur darat tersebut mampu menyaingi persenjataan tank tempur Malaysia.

Selain batalyon Leopard, pengamanan perbatasan juga diperkuat oleh pembentukan skuadron helikopter tempur yang berpusat di Berau. Skuadron ini nantinya dilengkapi oleh 16 pesawat helikopter serang buatan PT Dirgantara Indonesia, Agusta 129 Mangusta dari Italia, dan Super Cobra buatan Amerika Serikat.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, hasil pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam. Senjatanya adalah senapan mesin gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

TNI, kata Subekti, menginginkan Super Cobra sebagai pilihan utama, di samping juga heli serbaguna Agusta Westland buatan Italia. Bahkan, kalau dapat izin, ia juga menginginkan heli Apache buatan Amerika Serikat karena dianggap sangat cocok untuk pengamanan perbatasan.

Untuk pengamanan perbatasan di darat, akan dilakukan oleh tiga batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti-tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 kilometer serta multiple launch rocket system (MLRS) Astros II buatan Brasil. Kata Subekti, seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai tahun 2012 ini.

Menurut Subekti, ketersediaan alat utama sistem senjata dan personel di perbatasan itu akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan Indonesia dengan negara tetangga, terutama dengan negara yang berbatasan langsung di Kalimantan. “Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi setiap hari kita dilecehkan di perbatasan dengan adanya patok yang digeser-geser,” ujarnya. 

SG WIBISONO
Sumber : http://www.tempo.co/
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE