"Saya kira ada TNI, ada Mendagri, yang ditugaskan untuk mengurusi masalah perbatasan, jadi kami tunggu saja," kata Marzuki Alie di Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2011.
Wakil ketua dewan pembina Partai Demokrat ini mengatakan DPR akan memanggil Mendagri dan TNI untuk meminta penjelasan terkait persoalan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Meski begitu, Marzuki belum dapat memastikan kapan DPR akan memanggil keduanya.
"Ya, kami lihat nantilah. Kami serahkan ke komisi yang terkait. Ada Komisi I, Komisi II, nanti kan bisa ditanyakan langsung," ujarnya.
Rencana pemanggilan itu terkait kasus 1.400 hektare tanah Dusun Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di Pantai Tanjung Datu yang dicaplok Malaysia. Menurut dia, Indonesia sebagai bangsa tentunya sudah menentukan mana batas wilayahnya dan mana milik orang lain.
"Kan perjalanan bangsa ini panjang, harusnya segala sesuatunya sudah ditentukan," ungkapnya.
Seperti diketahui, selain Dusun Camar Bulan, masih ada empat wilayah di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat yang juga terancam dicaplok Malaysia.
Wakil Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura Letkol Inf Totok menegaskan, pihaknya akan mempermasalahkan ancaman pencaplokan kawasan di perbatasan Kalimantan Barat itu.
Empat wilayah tersebut yakni, Sungai Buan, Titik D 400, Gunung Raya, dan Sungai Aum. "Kami sedang mempermasalahkan lima kawasan perbatasan itu," kata Totok kepada VIVAnews.com, Minggu 9 Oktober 2011.
Menurut Totok, langkah yang saat ini diambil TNI adalah menyiagakan 30 pos sepanjang 966 kilometer di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di wilayah Kalimantan Barat. (art)
Laporan Lainnya :
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta bahwa Malaysia mencaplok sebagian wilayah Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat. Dia pun berkoordinasi dengan Komisi I untuk memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Dia menjelaskan, Indonesia kehilangan 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. "Untuk pantai mungkin kecil. Tapi, kalau kita hitung batas teritorial pantai 3 kilometer ke lepas pantai. Di sana ada sumber minyak dan gas," jelas Hasanuddin dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 9 Oktober 2011.
Dia mengaku sudah menyampaikan temuannya itu ke anggota Komisi I lainnya. "Tanggapan mereka positif. Semoga dalam waktu dekat ada tindak lanjut, termasuk memanggil Menlu untuk menjelaskan ini," jelasnya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa fakta lapangan ini dia dapat saat berkunjung ke wilayah tersebut dua bulan lalu. Ada sejumlah warga yang diusir dari kedua wilayah ini oleh patroli Malaysia. "Malaysia bilang, itu kampung Malaysia."