Masalah pembangunan jaringan listrik Solar Cel yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste di wilayah perbatasan antara Distrik Oeccuse dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dibawa ke pemerintah pusat.
"Saya akan buat laporan lengkap ke Menkopolhukam dan Mendagri bahwa di perbatasan Indonesia-Timor Leste ada masalah yang harus diselesaikan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal TNI Leonard, saat bertatap muka dengan tokoh masyarakat di Kupang, Sabtu, 2 Juli 2011.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jaringan listrik Solar Cel diprotes warga Desa Haumeni Ana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusse, bagian dari negara Timor Leste. Sebab, pembangunan itu dilakukan di zona steril atau zona bebas.
Pangdam mengaku telah meninjau lokasi pembangunan jaringan listrik yang bermasalah tersebut. Pangdam pun sudah mendapat laporan dari Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez bahwa warga di daerah perbatasan nyaris terlibat konflik dengan warga Timor Leste.
"Masih ada upaya pihak luar untuk memprovokasi anggota TNI dan warga perbatasan. Namun, saya minta agar mereka tidak terprovokasi," ujar Pangdam Leonard.
Kepala Desa Haumeni Ana, Siprianus Asuat, juga membenarkan adanya protes dari warganya terhadap pembangunan jaringan listrik Solar Cel di Timor Leste tersebut.
Menurut Siprianus, berdasarkan kesepakatan kedua negara pada tahun 2005 yang dihadiri oleh dua kelompok masyarakat dari dua negara, telah disepakati bahwa zona tersebut dijadikan sebagai zona bebas. "Kami protes karena mereka (Timor Leste) melakukan pembangunan di zona terlarang," ucapnya.
Sumber : tempo.co