Indonesia Dalam Konflik Perbatasan di Laut Cina Selatan


Kementerian Pertahanan RI

KBR68H - Indonesia memiliki wilayah yang luas. Berada di tengah samudera yang ramai dan strategis serta benua yang tak kalah ramai serta strategisnya. Hal ini menjadi 2 sisi mata uang bagi Indonesia. Di satu sisi keberadaan Indonesia di wilayah stategis ini membawa keuntungan bagi tumbuh kembang bangsa namun disisi lain mendatangkan masalah tersendiri. Terutama soal perbatasan.
Menteri Partahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro mengakui wilayah perbatasan di zaman pemerintahan lalu seringkali terpinggirkan pembangunannya. Menurut dia di jaman pembangunan dulu kawasan perbatasan seringkali hanya dipandang sebagai halaman belakang rumah. Tak terurus dan terbengkalai. “Paradigmanya kita ubah. Dipandang sebagai halaman depan. Tidak hanya pembangunan secara pertahanan keamanan saja tapi juga ekonominya,”kata Purnomo.
Menurut Menteri Pertahanan masalah yang paling penting dari perbatasan yang pertama adalah menjaga garis batas. “Artinya kalau sudah bikin perundingan luasnya dimana ya sudah disana saja tidak berubah walau 1 cm pun,” tutur Purnomo. Hal lain yang harus dilihat adalah menyelesaikan beberapa hal yang memang membutuhkan penyelesaian masalah segera. “Sedikit berbeda pandangan antara negara kepulauan dengan negara daratan. Tapi bisa kok diselesaikan dengan perundingan antar negara. Tapi harus konsisten,” tambah Purnomo. Ia mengakui masalah seputar perbatasan cukup banyak. Jka masalahan perbatasan ini tidak segera diselesaikan maka akan banyak dampak ikutannya. Misalnya buat nelayan. “Terkadang nelayan kita malah tidak mengetahui di mana letak mereka melaut,” kata Purnomo.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui di masyarakat perbatasan sudah sejak lama ada komunikasi masalah perbatasan. “Crossborder traditional namanya. Ini sudah lama berlangsung. Kalau Anda melihat adanya masyarakat Papua New Guinea yang berbelanaja dengan mudahnya di wilayah Papua maka itu sesungguhnya sudah terjadi sejak lama,” kata Purnomo. Namun situasi ini kerap dimanfaatkan orang yang dengan sengaja melanggar perbatasan. Pencurian ikan contohnya.
Cina dan Laut Cina Selatan
Kekuatan dunia boleh dikatakan berubah dengan sangat cepat. Jika dulu kekuatan hanya berada di Amerika Serikat dan Eropa. Kini kekuatan bergeser ke wilayah Cina. Cina dengan kekuatan ekonominya kini tidak saja mampu membangun infrastruktur di kehidupan masyarakat awamnya saja, Cina saat ini juga mampu membangun pertahanan keamanannya.
Menurut Purnomo keberadaan modernisasi alat pertahanan keamanan Cina membawa dua dampak. Pertama adalah Cina bertindak sebagai ancaman bagi bangsa lain. “Tentunya kalau terjadi konflik ya. Tapi bisa jadi ia memerankan dirinya justru sebagai stabilisator,” jelas Purnomo mengenai dampak lainnya. Ia menambahkan kondisi ini tentunya bergantung dinamika di lapangan.
Lalu bagimana dengan bangsa Indonesia? Menteri Pertahanan mengatakan sejauh ini wilayah Cina masih sangat jauh bagi Indonesia. “Dibutuhkan 7-8 jam perjalanan laut dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia,” kata Purnomo.
Meski tak langsung, namun Indonesia tetap bersentuhan dengan Cina terkait dengan masalah perbatasan. Ini karena Indonesia adalah ketua ASEAN yang tidak hanya bisa memikirkan keberadaannya sendiri. Terlebih konflik perbatasan dengan Cina melibatkan 6 negara ASEAN. “Hal inilah yang salah satunya menjadi topik bahasan di ASEAN Ministry of Defence. Kita mengeluarkan joint declaration. Apapun konflik yang ada laut cina selatan harus jadi kawasan statis,” kata Purnomo. Kawasan stastis ini maksudnya kawasan itu disepakati sebagai kawasan bebas berlayar, kawasan yang damai.
Kekuatan angkatan perang Cina memang membawa dampak yang besar pada banyak negara. Namun Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan sampai saat ini Indonesia tidak merasa dirugikan ataupun terpengaruh pada keberadaan kekuatan angkatan perang ini. “Namun tidak berarti kita tidak menjaga wilayah kita ya. Kita juga membutuhkan modernisasi alat perang terutama di laut,” ujar Purnomo.
Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Kementerian Pertahanan.

Leave a Reply