Hal itu, disampaikan oleh Direktur Analisa Lingkungan Ditjen Strategi Pertahanan Brigjen TNI Marciano Norman di Entikong, Kalimantan Barat, Rabu.
Ia mengatakan, pengamanan kawasan perbatasan harus didukung sarana pengawasan melalui udara, darat, maupun air.
"Sehingga seorang komandan pengamanan kawasan perbatasan mampu melakukan patroli baik melalui udara, juga didukung saran transportasi darat dan air," katanya.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, komandan Batalyon 621 Letkol Infantri W.M.Purba yang ditemui di pos pengamanan gabungan perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Entikong mengatakan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengamanan maupun patroli di perbatasan sepanjang 857 KM masih sangat terbatas.
Ia menambahkan, jumlah personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan dan patroli yaitu sebanyak 488 orang yang dibagi dalam 22 pos.
"Dengan jarak pos yang mencapai 50 km antara pos satu dengan pos lainnya, maka sulit kami bisa menjangkau sektor yang telah menjadi tanggung jawab," katanya.
Selain itu, kendala transportasi juga menghambat kinerja mereka, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang masih berupa hutan dan gunung cukup menyulitkan petugas untuk melakukan patroli.
Meskipun ada jalur alternatif melalui jalan air, pasukan pengamanan tidak dilengkapi dengan alat transportasi air yang memadai di antaranya untuk menuju pos Semunying, Sungai Tekam, dan Segumun.
"Paling tidak kita membutuhkan speed boot, tetapi saat ini, kita tidak memilikinya sehingga harus mengeluarkan biaya ekstra," katanya.
Ia mengatakan, untuk sementara ini kekuatan personil keamanan masih akan dipertahankan. Namun untuk meningkatkan kinerja diberi tambahan kemampuan.
Sumber : Antara