Ilustrasi Pembangunan (vivanews)

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan dana Rp7 triliun untuk membangun insfrasutruktur jalan perbatasan di seluruh Indonesia. Jalan tersebut nantinya akan dibangun di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Brunei, Timor Leste, dan Papua Nugini.

"Kami butuh biaya yang amat besar untuk bisa menyelesaikan jalan di perbatasan," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2013.

Jalan yang akan dibangun itu, menurut Djoko, sepanjang 2.000 kilometer. Sementara itu, tahun lalu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jalan perbatasan hanya sebesar Rp500 miliar.

Permasalahan konstruksi, dia menambahkan, untuk membangun jalan perbatasan memang berat. Sebab, medan yang dilewati alat-alat berat untuk konstruksi tidak bersahabat. Kondisi itu ditambah dengan kontur daratan yang membuat proses konstruksi semakin sulit.

"Kontraktor yang ingin membawa traktor ke wilayah perbatasan itu, traktornya harus dipreteli dulu dan baru disusun lagi di lokasi," kata Djoko.

Sementara itu, untuk bahan material jalan, dia melanjutkan, pemerintah mengutamakan penggunaan beton dibanding aspal. Sebab, untuk daerah perbatasan, beton dinilai lebih tahan kondisi cuaca dan tidak memerlukan perawatan intensif.

Namun,menurut Djoko, upaya ini akan dilakukan jika keadaan tanah di perbatasan tersebut memungkinkan. Sebab, untuk penggunaan beton kondisi tanah harus baik.

Kementerian PU, dia menambahkan, tidak bisa menyelesaikan permasalahan jalan perbatasan secara menyeluruh, melainkan harus parsial. Sebab, pembangunan jalan tersebut lebih banyak menunggu izin dari Kementerian Kehutanan, karena melewati kawasan hutan lindung.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/385250-butuh-rp7-triliun-bangun-jalan-perbatasan