Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3o Lintang Utara 3o Lintang Selatandan 124o-129o Bujur Timur. Batas batas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut : Sebelah Utara Samudera Pasifik, Sebelah Timur Laut Halmahera, Sebelah Barat Laut Maluku, Sebelah Selatan Laut Seram. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara tercatat 140.366,32 km2. Yang terdiri dari luas daratan mencapai 33.413,53 km2 dan luas lautan mencapai 106.952,79 km2.

Wilayah Provinsi Maluku Utara yang beribukota di Ternate terbagi dalam 6 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, dan Kota Tidore. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah dengan luas terbesar yaitu 40.376,89 Km2, sementara Kota Tidore merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu 6.090,40 Km2.

View Larger Map
Pada Tahun 2007 kelembaban Udara di Provinsi Maluku Utara berkisar antara 81% sampai Dengan 87% dengan rata-rata perbulan mencapai 84%, dengan curah hujan antara 191,3 mm3 dan tekanan udara selama Tahun 2007 sekitar 1.010,3 MB. Rata-rata suhu udara selama Tahub 2007 mencapai 26,7o C dengan rata-rata suhu udara maksimum 30,7o C dan minimumnya yaitu 23,9o C.

Struktur ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2008 didominasi sektor Pertanian (34,79%), Pengolahan (14,81%) dan Perdagangan (24,76%). Pada sektor pertanian kontribusi sub sektor pertanian Ubi Kayu menjadi yang terbesar, diikuti oleh padi, kacang tanah, kedelai, ubi jalar dan jagung. Untuk sektor pengolahan. Sektor perdagangan kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran mempunyai andil terbesar, diikuti oleh restoran dan hotel.

Komoditi unggulan Provinsi Maluku Utara yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, Kapuk, Kayu manis, lada, pala, dan vanili. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan Tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya laut, dan budidaya tambak. Pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 9 bandar udara, yaitu Bandara Babullah, Bandara bobong, bandara gamarmalamo, bandara kuabang, bandara mangole, bandara morortai, bandara oesman sadik, bandara sanana, dan bandara ship. Di Provinsi ini juga terdapat Tiga jalan, Yaitu jalan Negara, jalan kabupaten / kota dan jalan Provinsi. Panjang Jalan Provinsi adalah 1.867,03 km, panjang jalan kabupaten / kota adalah 3.280,76 km, dan panjang jalan negara adalah 458,21 km. Untuk transportasi laut tersedia 15 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Bere-Bere, Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Gebe, Pelabuhan Gita/Payahe, Pelabuhan Khusus PT. ANTAM UBPN Operasi Gebe, Pelabuhan Khusus PT. ANTAM UBPN Operasi GEE & Buli, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Maffa, Pelabuhan Oba, Pelabuhan Saketa, Pelabuhan Sanana, Pelabuhan Soasio, Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Tobelo.

Rote adalah kecantikan yang sulit dicari padanannya, jika saja Rote ini letaknya di dekat Bali  pasti turis asing akan berebut mengunjunginya.

Pulau Rote atau disebut juga Pulau Roti, namanya kini kian mencuat di dalam halaman buku dan majalah petualangan serta perjalanan wisata.

Namanya belum banyak dikenal sebelum Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Mohammad Nuh, memberinya gelar Anugerah Peduli Pendidikan tanggal 12 Desember 2011 lalu. Johanes Barnabas Ndolu, seorang kepala suku (maneleo) Leo Kunak di Pulau Rote, tak pernah membayangkan bisa memperoleh penghargaan tersebut. Pria berumur 48 tahun yang akrab dipanggil John Ndolu itu dinilai memiliki kepedulian terhadap pendidikan di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Berkat pemikiran dan kerja kerasnya, kini John Ndolu telah memajukan pendidikan di pulau paling Selatan dari wilayah Indonesia itu.

Seperti umumnya di wilayah Timur Indonesia, di Pulau Rote juga ada tradisi pesta berhari-hari ketika ada yang menikah atau ada yang meninggal dunia. Pesta besar-besaran itu bisa menghabiskan dana mencapai ratusan juta rupiah untuk membeli beberapa kerbau/sapi yang akan dihidangkan selama berhari-hari. Meskipun sangat mahal, orang-orang rela menjual harta bendanya untuk menggelar pesta akbar itu demi menjaga nama keluarga besarnya. John Ndolu muda mulai berpikir bahwa apa yang dilakukan orang di Pulau Rote itu harus diubah. Menurut John Nd0lu, adat-istiadat harus dilestarikan namun sebaiknya tidak membelenggu masyarakatnya. John Ndolu merasa miris melihat orang-orang berjuang sekuat tenaga untuk menggelar pesta namun berat hati untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Sejak dikukuhkan sebagai seorang maneleo (kepala suku) pada 7 Juli 2003, John Ndolu mulai mewujudkan gagasannya untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. John Ndolu yang menjadi fasilitator pengembangan masyarakat Yayasan Wahana Visi Indonesia itu mulai memaparkan kondisi pendidikan di Pulau Rote. Faktanya, 50 persen penduduk Pulau Rote tidak bersekolah dan 11 persen dari seluruh penduduk Pulau Rote buta huruf. John Ndolu kemudian mengumpulkan semua tokoh adat di Pulau Rote untuk mensosialisasikan rencananya. John Ndolu ingin mengubah tradisi tu’u (semacam arisan) menjadi dana pendidikan bagi anak-anak Pulau Rote yang ingin melanjutkan kuliahnya.

Tradisi tu’u digelar dalam setiap pesta, di mana tamu yang datang harus mengisi daftar hadir dan jumlah dana yang akan disumbangkan untuk pesta selanjutnya. Ide John Ndolu ditentang banyak orang karena John Ndolu dinilai ingin menghapuskan adat istiadat, bahkan beliau dikucilkan oleh saudaranya sendiri karena gagasannya itu. Bertahun-tahun John Ndolu menjelaskan kepada semua orang bahwa ia tak akan menghapuskan tradisi tu’u, tapi hanya menghilangkan kebiasaan pesta-poranya saja. Akhirnya 19 kepala suku di Pulau Rote menyetujui rencana John Ndolu untuk mengurangi pesta pora dalam pesta dan menyisihkan dananya untuk tu’u pendidikan (arisan pendidikan). Semua kepala suku di Pulau Rote juga sepakat untuk menggelar pesta pernikahan dengan dana di bawah 10 juta rupiah dan hanya memotong satu ekor kerbau/sapi untuk upacara kematian.

Berkat pemangkasan dana penyelenggaraan pesta tersebut, masyarakat bisa menyumbangkan tu’u pendidikan bagi anak-anak Pulau Rote yang hendak kuliah. Dalam tu’u pendidikan, semua orang bisa menyumbang sesuai kemampuan masing-masing. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada anak-anak yang pantas menerimanya. Sejak tahun 2006, dana tu’u pendidikan telah digunakan untuk membantu 50 anak Pulau Rote dalam menempuh kuliahnya. Uniknya meskipun anak-anak Pulau Rote itu tidak diwajibkan kembali ke kampung halaman, setelah lulus kebanyakan dari mereka kembali dan bekerja di Pulau Rote. Mungkin karena merasa memiliki utang budi, mereka kemudian kembali ke Pulau Rote dan bekerja sebagai camat, guru, dan lain-lain.

Berkat John Ndolu dan seluruh masyarakat Pulau Rote, kini anak-anak Pulau Rote bisa mengecap pendidikan yang lebih baik.

Sumber : http://giewahyudi.com/john-ndolu-pahlawan-pendidikan-dari-pulau-rote/

WILAYAH perbatasan sebagai wilayah terdepan memiliki posisi yang strategis. Keberadaan wilayah perbatasan ibarat halaman depan di rumah kita yang perlu dirawat dan dijaga agar dalam keadaan baik dan menarik. Upaya untuk menjaga keberadaan perbatasan ini menjadi menarik karena menyangkut begitu banyak aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Dengan posisinya yang unik, umumnya wilayah ini terisolasi, minim sarana dan prasarana serta keterbatasan akses. Terlepas dari kondisi diatas, disadari bahwa wilayah perbatasan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dan akhirnya perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, Bank Indonesia mellihat bahwa upaya untuk mendukung keberadaan wilayah perbatasan perlu dikembangkan.

Tidak hanya penyediaan alat pembayaran yang perlu disiapkan, tetapi juga pengembangan kegiatan ekonomi yang menjadi landasan penggunaan alat pembayaran tersebut. Pada tahap awal terdapat tujuh wilayah perbatasan dan terpencil yang dipandang potensial untuk dikembangkan.

Dari ketujuh wilayah tersebut, empat wilayah telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai produk potensial yang perlu dikembangkan dan upay pengembangannya yaitu wilayah perbatasan dan terpencil yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku Utara.

Sementara di ketiga wilayah lain masih berupa tahap kajian untuk pengembangannya. Dengan melihat kondisi UMKM di empat wilayah tersebut dan juga upaya pengembangan yang telah dilakukan, dirasakan perlu upaya pengembangan UMKM yang berkesinambungan dan mampu menjangkau tataran hulu sampai hilir walaupun masih dalam taraf yang sederhana sesuai dengan kondisi perbatasan.

Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Belu, dengan program yang dikembangkan adalah penggemukan sapi potong. Pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Maluku Utara difokuskan pada Kabupaten Pulau Morotai dengan potensi kelautan yaitu rumput laut. Di Provinsi Kalimantan Timur, komoditi rumput laut juga menjadi pilihan untuk dikembangkan dengan melihat potensi wilayah Kabupaten Nunukan yang berdekatan dengan pantai.

Sebanyak dua kelompok dengan total anggota sekitar 15 orang dibina bersama Dinas Kelautan setempat. Dalam pengembangan rumput laut di wilayah ini diawali dengan merintis pembuatan demplot rumput laut. Pembuatan demplot ini sebagai suatu pendekatan agar nelayan percaya bahwa pendekatan baru yang ditawarkan lebih produktif dibandingkan dengan metode long line.

Sementara di Provinsi Kalimantan Barat, produk yang dikembangkan adalah kerajinan Bidai di Kabupaten Bengka yang menggunakan bahan baku rotan. Upaya pengembangan difokuskan dengan membina kelompok dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membantu pendampingan, produksi dan pemasaran. Selanjutnya untuk menjaga pasokan bahan baku rotan dan kelestarian lingkungan dikembangkan pula bibit tanaman rotan di hutan lindung.

Dari tanaman rotan yang berkembang ini kemudian penduduk mengambil bijinya untuk dikembangkan di wilayah lain sehingga sebagai pasokan bibit tetap terjaga. Di sadari upaya yang dilakukan tersebut baru pada tahap rintisan, upaya pengembangan sehingga kelompok-kelompok yang dibina menjadi mandiri masih membutuhkan waktu dan dukungan dari stakeholder terkait lainnya.

Untuk itu ruang kerjasama dalam upaya pengembangan ekonomi perbatasan yang telah dirintis tersebut terbuka bagi setiap pihak untuk ikut ambil bagian dan berperan serta secara nyata bagi anak bangsa yang berada di wilayah perbatasan ini.

Oleh: Noviarsano Manulang, Analis Madya Bank Indonesia  
More http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/03/47693/Bank-Indonesia-Kembangkan-UMKM-di-Wilayah-Perbatasan-

SANGGAU, KOMPAS.com — Masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, lebih menyukai melakukan kegiatan jual-beli dan barter ke wilayah Malaysia karena mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Hal ini disampaikan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Sekayam, Yordanus Pinjamin.   "Kalau berbicara nasionalisme, komitmen masyarakat perbatasan tidak perlu diragukan lagi. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap merupakan harga mati. Namun, untuk mata pencaharian, jual-beli, atau barter, warga perbatasan lebih memilih ke Malaysia," kata Yordanus Pinjamin di Balai Karangan, Sanggau, Senin (19/7/2010).    Menurut dia, masyarakat melakukan jual-beli ke Malaysia bukan karena harga barang lebih murah, melainkan karena di negeri jiran tersebut ada penampung hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Kalbar atau Indonesia tidak ada.    Bahkan, katanya, barang masyarakat perbatasan di negara bagian Sarawak itu masih bisa dibarter dengan barang Malaysia yang mereka kehendaki. Pinjamin mengatakan, salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan rempah-rempahan, seperti lada. Hasil bumi ini sangat diminati warga Malaysia.    Di samping itu, kondisi jalan ke tempat jual-beli di Malaysia bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja, sedangkan akses jalan darat di pasar kecamatan masih sulit dan kondisi alam mengharuskan warga menggunakan jalur sungai.    "Kegiatan warga pergi ke Malaysia hampir dilakukan tiap hari. Sebab, untuk pergi ke sana, bisa dilakukan dengan berjalan kaki dalam beberapa jam saja, terutama di daerah Pehuluan," ungkapnya.    Di samping itu, yang membuat warga perbatasan memilih ke Malaysia adalah adanya faktor kekerabatan. Selain itu, menurut dia, tidak sedikit dari warga perbatasan yang masih memiliki kaum kerabat yang tinggal di Malaysia.    "Jadi, ketika keluar-masuk Malaysia, tidak memiliki masalah berarti. Kita ini dengan warga negara tetangga masih satu rumpun," katanya.    Pinjamin menambahkan, ketika mencuatnya ketegangan kasus Blok Ambalat, yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas beberapa waktu lalu, warga perbatasan merupakan warga yang paling resah karena warga perbatasan khawatir konflik akan terjadi.    Menurut dia, kalau terjadi konflik, peralatan Malaysia di perbatasan terlihat lebih canggih dari milik Indonesia. Akses yang dibangun negeri jiran pun jauh lebih siap, baik akses kegiatan sipil maupun militer.    Ketua Dewan Adat Dayak Sekayam itu mengharapkan, Pemerintah Indonesia harus serius dan segera dalam melaksanakan pembangunan wilayah perbatasan karena kesenjangan pembangunan antara wilayah NKRI dan Malaysia tampak secara langsung. More http://batas.bappenas.go.id//index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=9