Karimun (ANTARA Kepri) - Direktur Geospasial Deputi Kepala Badan
Intelijen Negara Marsekal Pertama TNI J Urip Utomo mengatakan,
pendelegasian pengaturan lalulintas udara Batam, Provinsi Kepulauan Riau
kepada Singapura melemahkan aspek pertahanan.
"Secara
teritorial, pendelegasian pengaturan lalulintas udara Batam kepada
Singapura memang tidak mengurangi luas NKRI. Namun, pendelegasian itu
berdampak pada pelanggaran wilayah udara sehingga melemahkan aspek
pertahanan," katanya usai acara Sosialisasi Batas Maritim dan Udara di
Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Urip Utomo mengatakan, Singapura berwenang penuh mengatur lalulintas udara atau
air traffic services
(ATS) Batam karena Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur
penerbangan internasional yang cukup padat di udara Kepulauan Riau.
"Singapura
sudah mengatur ATS Batam sejak 1946 sehingga keselamatan penerbangan
yang melintasi Batam sepenuhnya kewenangan Singapura. Namun, kalau
terjadi
hijacking udara tetap kewenangan TNI AU karena memang wilayah kita," ucapnya.
Pengaturan ATS Batam oleh Singapura, katanya, juga merujuk pada perjanjian pendelegasian
flight information region (FIR) pada 1995 yang dievaluasi pada 2003 dan selanjutnya dievaluasi kembali pada 2013.
Pendelegasian itu diatur melalui melalui Keputusan Presiden No 7/1996, kata dia.
Selain
melemahkan pertahanan, pengaturan ATS Batam oleh Singapura menurut dia
juga berdampak secara ekonomis bagi Indonesia karena
fee penerbangan yang melintasi Batam ditarik Singapura, setelah itu baru diserahkan ke Indonesia.
"Kalau dampak ekonomis bukan kapasitas saya memaparkannya karena berada pada Kementerian Perhubungan, yang jelas
fee ditentukan Singapura," ucapnya.
Terkait
langkah-langkah untuk mengambil alih ATS Batam dari Singapura, menurut
dia, tentunya harus melibatkan semua pihak baik menyangkut sarana
infrastruktur maupun kesiapan peralatan pendukung keselamatan
penerbangan.
"Kita harus introspeksi. Tadi sudah saya
paparkan bahwa SDM kita sudah mampu, peralatan juga mampu. Ya, kita
harus meninjau pada peralatan yang lain sehingga masyarakat
Internasional menilai kita sudah mampu untuk mengelola itu," tuturnya.
Mengenai
larangan pembangunan gedung tinggi di Batam, menurut Urip tidak hanya
berlaku di Batam, tetapi juga di seluruh daerah yang berada dekat
bandara karena terkait dengan keselamatan penerbangan.
"Larangan
bangunan tinggi bukan bentuk intervensi Singapura, karena ketentuan itu
juga berlaku di setiap daerah yang dekat dengan bandara, contohnya di
Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan udara Batam merupakan jalur
penerbangan Bandara Changi, Singapura," katanya. (KR-RDT/H-KWR)
Editor: Dedi
Sumber : http://kepri.antaranews.com/berita/21525/pendelegasian-lalulintas-udara-batam-lemahkan-pertahanan------
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE
