Bangun Pendidikan di Perbatasan!

Salah satu persoalan yang memicu polemik di perbatasan tak lepas dari dunia pendidikan. Selama ini pemerintah terkesan tidak memerhatikan pendidikan di kawasan perbatasan RI-Malaysia, di Kalimantan Barat.

Perbatasan Harus Kuat

Perbatasan : pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih karena dimensi yang terlibat cukup kompleks, seperti pertahanan-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya

Perbatasan Harus Sejahtera

Anggapan yang menyedihkan : Malaysia selama ini mengelola wilayah perbatasan secara lebih baik dibanding Indonesia

Selamatkan Perbatasan

Wilayah perbatasan : merujuk pada problematika masyarakat di wilayah perbatasan yang didominasi oleh minimnya infrastruktur dan rendahnya tingkat ekonomi warga

Prev Next
Written by rizkipd in


Indonesia dan Malaysia Satu Titik di Pulau Sebatik

Pulau Sebatik (google maps)
Pulau Sebatik adalah sebuah pulau kecil di sebelah timur laut Kalimantan, merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Secara administratif,   Pulau Sebatik merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia.

Pulau Sebatik langsung berbatasan daratan dengan Malaysia, yang wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian wilayah merupakan daerah wilayah Negara Malaysia dan sebagian masuk dalam wilayah Indonesia. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena perbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan.

Dalam Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di Pulau Sebatik terdapat titik dasar CTD.036 dan titik referensi CTR.036.

ADMINISTRATIF
Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik.  Kecamatan ini adalah kecamatan paling Timur dari Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, kecamatan Sebatik termasuk di dalamnya Pulau Sebatik mempunyai luas wilayah sekitar 247,47 km2. Dasar pembentukan Kecamatan Sebatik terkait dengan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrasi, pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan terletak di Kota Nunukan dengan kewenangan pemerintahan mencakup Kecamatan Sebatik yang terdiri dari empat desa, yaitu Desa Tanjung Karang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sebatik, Desa Pancang, Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Aru, dan Desa Setabu.  Pusat kegiatan perekonomian terpusat di Desa Sungai Nyamuk.

KONDISI GEOGRAFIS
Pulau Sebatik terletak di Selat Makasar pada koordinat 04o 10’ 00’’ LU - 4o 01’ 37” LU dan 117° 41’ 05” BT - 117o 55’ 56” BT.  Aktifitas sosial ekonomi penduduk telah berkembang baik di pulau ini. Secara geografis, Kecamatan Sebatik di  sebelah Utara garis lintang 4o 10’ 05” LU, berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur, sebelah Selatan garis lintang 4o 01’ 37” LU, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, Kaltim, sebelah Barat garis bujur 117° 41’  05” BT, berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur dan Kabupaten Nunukan, dan sebelah Timur garis bujur 117o 55’ 56” BT, berbatasan dengan laut Sulawesi.

AKSESIBILITAS
Akses menuju ke Pulau Sebatik dapat dilakukan menggunakan transportasi udara dan dilanjutkan melalui transportasi laut. Jalur transportasi udara dilalui melalui jalur penerbangan Balikpapan - Kota Tarakan (pp) dilayani oleh beberapa maskapai penerbangan dengan jenis pesawat berbadan lebar dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, dan jalur penerbangan Kota Tarakan - Kabupaten Nunukan (pp) dapat ditempuh dalam waktu 0,5 jam dengan penerbangan reguler (3 kali sehari). Perjalanan dari Kota Tarakan juga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut yaitu menggunakan kapal cepat dengan jalur pelayaran dari Kota Tarakan ke Kabupaten Nunukan pulang pergi atau Kota Tarakan – Pulau Sebatik pulang pergi setiap sehari.  Apabila menggunakan kapal perintis, perjalanan hanya sampai di Pelabuhan Nunukan, kapal-kapal tersebut  adalah KM. Kerinci, KM.Gunung Awu, KM. Umsini, KM. Agomas, KM. Telaga Fitma, Samarinda Express dan Balikpapan Express.  Dari Kota Nunukan untuk menyeberang ke Pulau Sebatik dapat menggunakan perahu motor tempel atau speed boat yang membutuhkan waktu 10-15 menit.  Perjalanan menuju pusat Kecamatan Sebatik yaitu Sungai Nyamuk dapat menggunakan speed boat membutuhkan waktu 1,5 jam, sedangkan perjalanan melalui darat membutuhkan waktu 3-4 jam karena kondisi jalan yang belum baik. Kondisi jalan Pulau Sebatik terbagi atas jalan yang telah diaspal sepanjang 12 km dari Desa Pancang hingga Desa Tanjung Karang, Jalan yang berbatu sepanjang 48 km di Desa Tanjung Karang dan Desa Setabu, dan terakhir jalan tanah sepanjang 47,7 km di lima desa yang ada.
________________________________________
Kependudukan, Sosial Budaya dan Kelembagaan
Secara umum, masyarakat Sebatik memiliki stratifikasi sosial meski tidak didasarkan pada superioritas kelompok atas etnis tertentu. Pranata sosial terbentuk dari hasil integrasi berbagai kepentingan kelompok, terutama masyarakat Sulawesi dari berbagai etnis dan suku Tidung. Status suku Tidung dalam eksploitasi sumberdaya alam hanya sebagai buruh.
________________________________________
Ekosistem dan Sumberdaya Hayati

TERUMBU KARANG
Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di wilayah pesisir dan laut tropis. Pada dasarnya terumbu terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium (CaCo3) yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatipik) dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan Zooxantellae dan sedikit tambahan dari algae berkapur. Pengamatan kondisi karang dilakukan dengan menggunakan metode Transek Kuadrat.  Penentuan stasiun pengamatan didasarkan pada informasi yang didapat dari nelayan setempat, bahwa terumbu karang hanya ada di daerah sekitar pesisir Batu Lamampu.

Kondisi perairan cukup keruh, dengan sedimentasi yang cukup tinggi dan dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kondisi penutupan karang berdasarkan penutupan total karang keras dan karang lunak berada pada kondisi buruk, dengan penutupan sebesar 24,10 %.  Komponen abiotik yaitu pasir berlumpur dan pecahan karang sangat tinggi persentase penutupannya, yaitu masing-masing sebesar 26,3 % dan 26 %.  Sedangkan beberapa jenis alga dan sponges menutupi wilayah ini sebesar 3 % dan 6 %.

Berdasarkan indeks struktur komunitas, indeks keanekaragaman (H’) berada pada kategori sedang yaitu 1,0213.  Indeks keseragaman berada pada kategori sedang (0,6907), Indeks dominansi (C’) berada pada kategori rendah (0,5312), hal ini menggambarkan tidak adanya dominansi oleh bentuk pertumbuhan karang tertentu di semua stasiun pengamatan.

MANGROVE
Hutan mangrove (hutan bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berlempung atau berpasir. Hutan mangrove ditemukan di daerah pantai yang terlindung dan di muara sungai dengan ekosistem yang khas, sedangkan di pantai-pantai curam yang berdinding batu tidak ditumbuhi mangrove.

Ekosistem hutan bakau di Sebatik menyebar tidak merata di seluruh pantai dan pesisir. Keberadaan hutan bakau terutama ditemui di pantai yang mempunyai topografi dangkal dan terlindung. Hutan bakau dapat ditemui mulai dari pantai utara bagian utara dan selatan pulau.  Beberapa jenis pohon bakau yang umum dijumpai di Pulau Sebatik adalah bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), tanjung (Bruguiera spp), tengar (Ceriops spp) dan buta-buta (Exoecaria spp).

Luas hutan mangrove di Kecamatan Sebatik 2.981 hektar, dan yang dimanfaatkan menjadi tambak seluas 114 ha dan saat ini sebagian besar tidak dikelola.  Kendala utama pengelolaan tambak di Pulau Sebatik adalah ketersediaan air tawar. Beberapa lokasi yang terlindung di sekitar hutan mangrove dengan kedalaman air yang memadai dapat dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya laut seperti jenis kerang (Ostrea dan Anadara) dengan sistem rakit dan ikan kakap menggunakan keramba jaring apung disekitar pantai Bambangan, Liang Bunyu, Matingkas, hingga sebelum Batu Lemampu. Di daerah Bambangan banyak ditemukan mangrove dengan jenis Rhizophora spp, di Desa Liang Bunyu jenis Bruquiera spp, dan di Desa Tembaring dan di Desa Setabu jenis Avicenia spp. Sebagian besar mangrove yang ada dikawasan tersebut telah di konversi menjadi lahan tambak, dimana beberapa lahan tambak tersebut kemudian terlantar dan ditinggalkan.  Pola seperti ini hanya bertujuan sebagai

PERIKANAN
Ikan karang (ikan-ikan yang berasosiasi dengan karang) yang menghuni perairan sekitar Kecamatan Pulau Sebatik pada umumnya terdiri dari ikan hias dan ikan karang konsumsi. Jenis-jenis ikan karang hias yang banyak dijumpai di perairan sekitar Pulau Sebatik adalah seperti ikan badut/giru (Amphiprion accoelaris dan A, clarki), ikan sersan (Abudefduf bengalensis, A. lorentzi, A. septemfasciatus, A, sexatilis dan A, sexfasciatus), ikan betok (Chromis, Cinerascens, C, viridis, C, weberi), ikan kakaktua (Scarus ghobban), ikan okpis (Bodianus mesothorax), ikan tringger (Rhinechantus verrucosus), ikan pakol (Arothron immaculatus), ikan einjel (Pomacanthus anularis), ikan kepe-kepe (Chaetodon, Adiergatos, C, baronessa, C. octofasciatus, Cheilmon rostrarus), ikan layaran (Heniochus acuminatus).

Beberapa jenis ikan karang konsumsi yang banyak dijumpai adalah dari jenis ikan kerapu ( Chomileptes altivelis, Ephinephelus fuscoguttatus), ikan kakap (Lutjanus decussatus), ikan baronang (Siganus coralinus, S. dolainus), ikan ekor kuning (Caesio kuning), ikan tanda-tanda (Luiyanus Fulvilamma), ikan pari bintik biru (Halichoeris centriquadrus), ikan gitaran (Rhynchobatus djiddesis), ikan pari (Rhinotera javanica) dan beberapa jenis ikan konsumsi lainnya.

Perairan Sebatik termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IV Selat Makassar dan Laut Arafura serta WPP VII Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Perairan Laut Sulawesi diperkirakan mempunyai potensi udang sekitar 2.500 ton/tahun, sedangkan potensi ikan demersal dan pelagis mencapai 54.860 ton/tahun. Sampai saat ini, pemanfaatan sumberdaya udang telah mencapai batas MSY, sedangkan tingkat pemanfaatan ikan pelagis dan demersal sekitar 61% (DKP dan LIPI, 2001). Di WPP IV, peluang pengembangan untuk pemanfaatan sumberdaya ikan masih terbuka untuk ikan pelagis besar dan pelagis kecil, sementara WPP VII masih terbuka peluang untuk pemanfaatan ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang dan lobster.

Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Perairan Nunukan diperkirakan cukup besar meliputi potensi ikan demersal, udang dan ikan pelagis kecil yang tersebar di sekitar Pulau Bukat, Pulau Sebatik, Pulau Nunukan dan Pulau Sekapal. Menurut laporan hasil pendaratan ikan di PPI Sebatik pada saat sebelum berdirinya Kabupaten Nunukan, yaitu tahun 1998 produksi rata-rata perikanan tangkap per bulan mencapai 203,88 ton, produksi rata-rata dapat mencapai 2.446,56 ton/tahun dan udang mencapai 91,09 ton. Menurut data Statistik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan sampai pada akhir tahun 2003, produksi perikanan tangkap  adalah 6.522,45 ton per tahun, dan produksi tangkapan diperairan umum mencapai 71,16 ton per tahun. Potensi sumberdaya ikan berkaitan erat dengan kondisi perairan Pulau Sebatik, ikan-ikan pelagis ekonomis yang menjadi sasaran penangkapan yaitu ikan tongkol (Euthynnus spp), ikan tenggiri papan (scomberomus commersonni), ikan lemuru (sardinelia longiceps), ikan tembang (Sardinelia fimbriata), ikan parang-parang (Chirocentus dorap), ikan alu-alu (Spyraenal spp), ikan kembung (Rastralinger spp) dan berbagai jenis ikan pelagis lainnya. Sedangkan untuk ikan demersal antara lain adalah ikan bawal hitam (Pormis niger), ikan bawal putih (Pampus argenteus), ikan manyung (Arias talasimus), ikan gerot-gerot (Pamatiasis maculatus), ikan kurisi (Neniteus nematop), udang putih, udang barong dan jenis udang lainnya. Nilai produksi tertinggi dari beberapa jenis ikan hasil tangkapan di Kabupaten Nunukan adalah ikan bawal hitam, kuro, bawal putih, arut, senangin putih, belanak dan parang.   Nilai jual ikan ini dipengaruhi oleh sistem dan rantai perdagangan di Sebatik yang sangat dekat dengan pusat penjualan ikan di Tawao Malaysia.

POTENSI WISATA
Aktivitas periwisata sudah sewajarnya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, di Kabupaten Nunukan telah dibangun hotel-hotel sebagai tempat peristirahatan bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Sampai ahkir tahun 2004 jumlah hotel di Kabupaten Nunukan mencapai 24 hotel yang tersebar di 5 kecamatan yakni Krayan 2 hotel, Sembakung 2 hotel, Nunukan 14 hotel, Sebatik 4 hotel dan Sebuku 3 hotel.

Sebagian besar wistawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Nunukan berasal dari Malaysia dan Filipina. Pada tahun 2004 jumlah wisatawan dengan visa yang berasal dari malaysia mencapai 363 pengunjung sedangkan wisatawan asal eropa menacapai 52 orang dengan rincian 38 pengunjung dengan visa dan 14 pengunjung tanpa visa. Kegiatan priwisata di Kecamatan Sebatik sendiri belum begitu berkembang.  Setidaknya ada 6 obyek wisata yang dapat dijadikan sebagai lokasi wisata di Sebatik yang telah diagendakan oleh Dinas Pariwisata.  Daerah pantai yang layak di jadikan sebagai lokasi adalah di Sungai Taiwan, karena memiliki pantai dengan pasir berwarna kuning.  Selain itu juga ada lokasi wisata di pedalaman seperti wisata air terjun, dan wisata dikawasan mangrove.  Daerah yang menjadi target pemgembangan pariwisata adalah di Pantai Batu Lemampu dan Liang Bunyu.
________________________________________
Sumberdaya Non Hayati
________________________________________
Aktivitas Pengelolaan Sumberdaya
________________________________________
Lingkungan
FISIOGRAFI DAN TOPOGRAFI
Topografi Pulau Sebatik cukup bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Topografi sebagian besar wilayah Pulau Sebatik mempunyai ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut (dpl),  dimana 10 % wilayah dengan ketinggian 0-50 m dpl, 75 % wilayah dengan ketinggian 50-150 m dpl,  dan 15 % wilayah dengan ketinggian 150-500 m dpl. Ketinggian maksimum terdapat di pegunungan tengah Pulau Sebatik yaitu 500 m dpl.
Bentuk lahan atau topografi Kecamatan Sebatik bervariasi terdiri atas daerah cekungan (daerah pasang surut, rawa-rawa, endapan pantai, laut), teras laut dan dataran, perbukitan, daerah bergelombang dan bergunung.  Dataran pantai mempunyai kemiringan lereng sebesar kurang dari 2 %, wilayah cekungan (rawa dan teras laut)  dengan kemiringan 2-25 %, daerah perbukitan dan pegunungan tengah dengan kemiringan lereng 25-40 %. Wilayah pesisir pantai Pulau Sebatik didominasi oleh vegetasi mangrove, sedangkan wilayah pegunungan dibagian tengah ditumbuhi oleh hutan sekunder dan sebagian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

KLIMATOLOGI
Pulau Sebatik memiliki iklim yang sama dengan iklim di Propinsi Kalimantan Timur yaitu adanya musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi oleh musim peralihan. Selain itu, karena terletak di daerah katulistiwa maka iklim di Pulau Sebatik dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat pada November-April dan angin Muson Timur pada Mei-Oktober.  Pulau sebatik secara umum beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,8 oC, suhu terendah 22,9 oC pada bulan Agustus dan tertinggi 33,0 oC pada bulan April. Kelembaban udara berkisar antara 44 persen – 100 persen, dengan kecepatan angin rata-rata 0,5 knots. Penyinaran matahari rata-rata 58,5 persen, terendah 44 persen pada bulan Juni dan tertinggi 76 persen pada bulan April.  Berdasarkan data stasiun klimatologi periode 1998-2000, curah hujan rata-rata 2.280 mm/tahun dengan bulan basah terjadi pada bulan Mei, Juni, Oktober ,Desember (curah hujan > 200 mm/bulan) dan tanpa bulan kering (< 100 mm/bulan).  Di luar bulan-bulan tersebut curah hujan berkisar 100-200 mm/bulan.

OSEANOGRAFI
Kondisi oseanografi di wilayah Sebatik cukup bervariasi. Kondisi pasang surut di pesisir Pulau Sebatik termasuk pasang surut campuran, cenderung bersifat harian ganda (mixed prevailing semi diurnal) dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari dengan amplitudo dan periode pasang surut yang berbeda serta tunggang air (tidal range) maksimum 2,8 m. Kecepatan arus maksimum di perairan pesisir Pulau Sebatik terjadi pada saat pergerakan pasang surut terbesar, yaitu saat neap tide dan spring tide, dengan kecepatan arus rata-rata 87,5-102 cm/detik, arah arus pasang mencapai 250o-333o dan arah surut 36o-130o. Kecepatan arus rata-rata akibat densitas air laut sebesar 8,5-10,7 cm/detik dengan arah 15o-33o saat spring tide dan arah 65o-82o saat neap tide. Kecepatan arus ini semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kedalaman perairan.
________________________________________
Sarana dan Prasarana
Listrik
Kebutuhan listrik di Pulau Sebatik dipenuhi dari PLTD yang disuplai dari Nunukan untuk Sebatik Selatan. Sedangkan untuk Sebatik Utara dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH)

Telepon
Prasarana dan Sarana Perekonomian
Pasar (6), Toko/Kios (257), Warung Makan (21), Hotel/Penginapan (4), Wartel (3), dan Bank (3)

Transportasi dan Komunikasi
Prasarana transportasi yang tersedi di kecamatan Sebatik sampai tahun 2007 terdiri dari 1 buah pelabuhan speed boat yang melayani ke Kota Tarakan dan Kota Tawau, Malaysia dengan jumlah kapal yang lambat untuk pelayaran dalam negeri berjumlah 1.146 dan pelayaran luar negeri berjumlah 102.

Untuk sarana perhubungan udara belum tersedia karena bandara terdekat ada di Ibukota Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan yang relatif masih bisa dijangkau oleh masyarakat Kecamatan Sebatik. Dari data Dispenda Kaltim unit pembantu UPTD Nunukan di Sebatik mencatat jumlah kendaraan terbanyak yaitu sepedah motor sebanyak 767 unit, bus/mini bus 31 unit, pick up 13 unit, dan truck 6 unit. Untuk data panjang jalan yang ada tahun 2005 sedangkan tahun 2006 belum tersedia datanya.
Sarana komunikasi pada kantor pos Indonesia Sebatik surat yang dikirim sebanyak 6.536 pucuk surat sedangkan surat yang diterima sebanyak 8.748 di kecamatan sebatik terdapat 4 buah wartel. Pelanggan Telkom sebanyak 345 SST yang menikmati sarana komunikasi.
________________________________________
Peluang Investasi
________________________________________
Potensi dan Arahan Pengembangan

Pengembangan yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain pengembangan dan pengelolaan sektor unggulan di Pulau Sebatik, yaitu sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor perikanan (budidaya dan tangkap), melalui pengembangan teknologi budidaya, pengolahan pasca panen, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, akses permodalan usaha, pengembangan mata pencarian alternatif, dan perluasan akses pasar, dan pengembangan pariwisata bahari, melalui penyediaan sarana dan infrastruktur serta peningkatan promosi yang lebih baik; juga Peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan secara kolektif.

Sumber : http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/297

Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Pulau Enggano : Perbatasan Indonesia di Samudera Hindia

Foto : www.antarabengkulu.com
Tidak hanya berbatasan dengan negara Asia Tenggara ataupun Papua Nugini. Namun, ada juga wilayah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan India. Itulah Pulau Enggano yang masuk Kecamatan Enggano merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Wilayah tersebut termasuk salah satu pulau terluar Indonesia dan berbatasan dengan India. Meski tidak terlalu terisolasi, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk tiba di kecamatan ini dengan kapal laut.

Setidaknya, dibutuhkan waktu 12 jam untuk tiba ke Enggano menyeberangi Samudra Hindia. Itu pun jika cuaca di tengah laut normal. Bila terjadi badai, bukan tidak mungkin perjalanan ditempuh lebih dari 12 jam.

Menuju Enggano harus menyeberangi Samudra Hindia sepanjang 156 kilometer. Belum lagi, menuju ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, Arga Makmur, harus kembali menempuh jalur darat sepanjang 76 kilometer.

Namun, tidak setiap hari bisa menuju Enggano. Sebab, kapal hanya beroperasi dua kali seminggu, yakni setiap Rabu-Sabtu. Itu pun dengan catatan cuaca laut masih bisa dilalui kapal laut.

Dua bulan terakhir, alat transportasi pesawat di Enggano juga mulai aktif dua kali seminggu. Yaitu, setiap Senin-Jumat. Masyarakat bisa terbang dengan pesawat 12 penumpang itu dari Enggano ke ibu kota Provinsi Bengkulu dengan menempuh satu jam penerbangan.

Hal menarik lainnya, berada di tengah Samudra Hindia, lokasi kecamatan diduga kerap menjadi perlintasan imigran gelap. Mereka biasanya melintasi Enggano dengan tujuan mencari suaka di Pulau Christmas, Australia. Bahkan, pernah ada imigran gelap yang terdampar di pulau tersebut lantaran kehabisan BBM dan terpaksa diamankan di Pulau Enggano.

Dari segi fasilitas masyarakat, Pulau Enggano juga masih terbilang terbelakang jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Bengkulu. Hingga kini, masyarakat Pulau Enggano belum mendapat fasilitas listrik. Untuk penerangan dan kebutuhan listrik, masyarakat menggunakan genset besar yang dibeli dari dana Pemda BU. Itu pun penggunaannya sangat terbatas, yaitu hanya pukul 18.00–23.00 WIB. Sebab, biaya operasional genset cukup mahal.

Selain genset, di lokasi ada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Namun, hanya beberapa rumah di setiap desa yang menggunakan lantaran tidak semua rumah bisa memakai fasilitas tersebut.

Dari sisi infrastruktur jalan, Enggano juga masih terbelakang. Sepanjang 37 kilometer jalan yang menghubungkan enam desa, tidak sampai 15 kilometer yang sudah mendapat fasilitas pengerasan. Meski bisa dilalui kendaraan roda empat, jalan masih berupa jalan tanah merah yang licin dan berlumpur jika hujan.

Namun, untuk memperbaiki jalan di Enggano, pemda harus berpikir berkali-kali karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Pembangunan jalan di Enggano mencapai empat kali lipat dari pembangunan di wilayah lain lantaran material harus dibawa dengan menggunakan kapal. Sebagian besar masyarakat Enggano bermata pencarian nelayan dan petani perkebunan.

Enggano tercatat sebagai penghasil pisang dalam jumlah besar. Setiap panen, hasilnya dikirimkan ke Provinsi di Sumatera dan Jawa. Bupati Bengkulu Utara (BU) Imron Rosyadi menyatakan, sebagai salah satu daerah kepulauan terluar, Enggano cukup tertinggal. Meskipun, belakangan pemerintah mulai melirik Enggano dalam program daerah terluar dan daerah kepulauan.

’’Untuk air minum, sebelumnya di Enggano agak kesulitan karena airnya bercampur air laut. Namun, sekarang ada program dari TNI-AL memanfaatkan mesin untuk mengubah air laut jadi air minum,’’ ucapnya.

Dia mengungkapkan, APBD memang tidak mampu membangun Kecamatan Enggano secara langsung, terutama infrastruktur. Belakangan, Pemda Bengkulu Utara mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat yang intinya meminta bantuan dana untuk pembangunan di Enggano.

’’Kami sudah bicarakan dengan menteri pariwisata soal menjadikan Enggano sebagai pusat pariwisata. Kami harap jadi titik balik pembangunan di Enggano. Sebab, dengan objek wisata, pembangunan lain seperti infrastruktur dan fasilitas masyarakat akan berjalan,’’ kata Imron. (tri/JPNN/c19/diq)

Info lebih lengkap : http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Enggano

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/05/18/304590/Pulau-Enggano,-Bengkulu-Utara,-yang-Berbatasan-dengan-India
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Deklarasi Juanda Mempererat Persatuan Indonesia

Image : id.wikipedia.org
”Segala perairan disekililing dan diantara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia”.

Pernyataan ini dibacakan dalam siding Kabinet oleh Perdana menteri Djuanda sebagai landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Undang Undang yang nantinya dipergunakan untuk menggantikan Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939, terutama pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah territorial Indonesia hanya 3 mill diukur dari garis air rendah setiap palung.
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Menjaga Kedaulatan Indonesia di Perbatasan

Nun, 15 kilometer dari perbatasan Timor Leste terdapat pelabuhan ramai, tempat sandar dan singgah kapal-kapal yang hendak ke Timor Leste dari Indonesia dan sebaliknya. Daerah itu bernama Atapupu, dulu saat Nusa Tenggara acap disebut Sunda Kecil, Atapupu adalah pelabuhan rakyat, ketika sejarah bergerak maju, pelabuhan ini pun semakin ramai dan menjadi pelabuhan penting di daerah perbatasan Indonesia – Timor Leste. Atapupu walau panas tapi cantik, kota kecil ini tersohor dengan pantai pasir putihnya, namanya Pantai Sukaerlaran, kadang karena orang lupa namanya, sering disebut saja Pantai Atapupu.

Tegak di ramainya pelabuhan Atapupu terdapat bangunan berwarna kuning gading, tempat korps Bea Cukai bertugas di perbatasan negara, nama resminya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe B Atapupu. Ini adalah kantor dimana ujung tombak pelayanan Bea Cukai berada di garda terdepan perbatasan. Pelayanan dan pengawasan atas daerah pabean memang tugas utama kantor pabean, namun di perbatasan tugas kantor pabean bertambah, mereka mengemban amanat atas kedaulatan Indonesia di perbatasan. Adanya kantor Bea Cukai di Atapupu adalah perwujudan Tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam melindungi ekonomi Indonesia di perbatasan negara.

Pelabuhan Atapupu sendiri adalah pelabuhan kunci dari perdagangan antar negara Indonesia dan Timor Leste. Di pelabuhan yang sedang melakukan ekspansi dermaga ini, setiap hari barang-barang seperti sembako, tekstil, bahan bangunan sampai kendaraan bermotor diekspor ke Timor Leste. Sementara arus masuk barang dari Timor Leste seperti rempah dan kemiri pun cukup tinggi. Dan dari Kantor Bea Cukai Atapupu inilah arus barang dimonitor dan diawasi dengan ketat.

Penegakan Kedaulatan Di Motaain

Motaain adalah daerah yang kering dan gersang, jika pandang diselayangkan, nun di kejauhan hanya tampak areal meranggas dengan satu dua pohon yang tinggal batangnya, rontok semua daunnya. Dan di Motaain – lah, sebuah pos Bea Cukai yang merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Bea Cukai Atapupu bertempat. Di tengah panas teriknya perbatasan, setiap hari teman-teman Bea Cukai menjalankan tugasnya.

Teman-teman Bea Cukai yang berdinas di Motaain mengemban tugas yang tidak main-main. Mereka melakukan pengawasan terhadap lintas batas Indonesia – Timor Leste yang paling ramai. Sebagai area perbatasan, Motaain adalah sebuah daerah yang ramai, simpul ekonomi baru di perbatasan. Memang sebelum adanya pembangunan kawasan perbatasan, Motaain tak lebih dari area gersang tak berpenguni, tapi sekarang Motaain adalah pintu masuk utama perbatasan dua negara, dari sebelumnya daerah tak bertuan kini tumbuh menjadi semacam kota kecil, dengan pos-pos militer, kantor polisi, kios-kios penukaran uang dan pasar.

Pelintas batas di Motaain memang salah satu yang terbanyak, ratusan bahkan ribuan orang di saat tertentu seperti perayan Natal atau Paskah. Dan disinilah salah satu area pengawasan para petugas Bea Cukai Atapupu, lintas batas berarti adalah area yang rawan untuk lalu lintas barang, baik yang legal ataupun yang ilegal. Maka di sinilah para petugas Bea Cukai memasang mata yang lebih tajam untuk mengawasi arus lalu lintas barang tersebut sekaligus mencegah terjadinya penyelundupan di perbatasan.

Seperti pada 2012, ketika sedang melakukan pengawasan rutin di Atapupu, petugas Bea Cukai mencokok seorang pengedar narkoba lintas batas. Iwan Syafei si tersangka penyelundup narkoba ini tertangkap dengan tiga kilogram shabu-shabu yang disimpan di koper. Untung berkat ketelitian petugas Bea Cukai di Atapupu, upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan dan Iwan Syafei kemudian dipolisikan.

Kerja keras petugas Bea Cukai di perbatasan tak hanya itu. Seramai-ramainya perbatasan, mereka berada di ujung negara. Di tengah panas terik yang memanggang Motaain mereka harus bertugas sembari mengenyahkan sepi. Tantangan di Motaain disiasati dengan kerjasama antar instansi, tak jarang Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Militer dan Imigrasi untuk mengawasi daerah di perbatasan. Dengan koordinasi semacam ini maka teman-teman Bea Cukai bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan efektif. Seperti saat kasus Iwan Syafei tersebut, Bea Cukai bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengungkap dan menindak penyelundupan kasus shabu-shabu yang nilainya hampir lima miliar rupiah itu.

Penyelundupan memang kisah suram di perbatasan dan ini persoalan utama yang dihadapi teman-teman Bea Cukai di Atapupu. Ihwal utama yang menjadi penyebab penyelundupan adalah kesenjangan ekonomi antara kedua negara, dimana kemudian oknum-oknum mengambil keuntungan dengan melakukan penyelundupan. Yang paling marak adalah penyelundupan BBM, harga BBM di Timor Leste yang dua kali lipat di Atambua membuat banyaknya BBM dari Indonesia masuk ke Timor Leste. Tak jarang mereka menerabas hutan-hutan di perbatasan di sepanjang garis batas Atambua – Timor Leste atau memodifikasi mobil dengan menambah volume tangki untuk mengecoh petugas di perbatasan.

Hal sebaliknya adalah masuknya barang impor yang rata-rata dari Australia di wilayah Atapupu dan Atambua. Anggur, rokok sampai minuman ringan dari negeri Kangguru bisa ditemui di Atambua. Jalur masuknya pun bisa dibilang tak resmi, imbas arus pertukaran barang antar negara tadi. Penyelundupan baik skala besar maupun skala kecil, dari BBM, Kendaraan Bermotor sampai barang-barang kecil inilah yang harus dihadapi Bea Cukai Atapupu.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi rupanya menjadikan penyelundupan sebagai musuh utama. Tapi setidaknya dengan personel yang ada, Kantor Bea Cukai Atapupu sudah berusaha sangat keras untuk mencegat tindakan penyelundupan dan memperkarakan para penyelundup di perbatasan. Butuh dukungan nyata dari pemerintah agar Kantor Bea Cukai Atapupu kemudian bisa meningkatkan kinerjanya, menegakkan kedaulatan dan menindak penyelundupan. Ini perlu, agar ada angin sejuk di antara gersangnya perbatasan.

Daulat Ekonomi Perbatasan

Dibandingkan impor, ekspor Indonesia ke Timor Leste memang sangat dominan. Rilis Bank Indonesia pada 2011, menyebutkan bahwa nilai  ekspor NTT ke wilayah Timor Leste sebesar $ 6,43 juta atau 32,57% sementara impor NTT dari Timor Leste pada periode yang sama senilai $ 45,04 ribu atau hanya sebesar 0,37% dari total impor. Ini selain menjawab adanya kesenjangan ekonomi juga menunjukkan bagaimana ketergantungan Timor Leste terhadap pasokan dari Indonesia.

Selanjutnya Bank Indonesia melanjutkan rilisnya, barang-barang di Motaain mayoritas dari Indonesia. Setidaknya ini gambaran bagus untuk kedaulatan ekonomi di perbatasan Indonesia – Timor Leste. Ini berita cerah jika dibandingkan berita getir di perbatasan Indonesia – Malaysia, dimana barang-barang Malaysia justru membanjiri pasar perbatasan Kalimantan. Ini cerita suram karena rupanya di Kalimantan, harga barang-barang Malaysia berkali lipat lebih murah daripada barang dari Indonesia yang mayoritas dipasok dari Jawa.

Daulat ekonomi inilah yang terus dijaga oleh teman-teman Bea Cukai di perbatasan. Apalagi di sekitar perbatasan, Motaain, Atambua dan Atapupu ada tren menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Orang-orang Timor Leste memang menggunakan mata uang amerika tersebut untuk bertransaksi. Ini membuat orang-orang Indonesia di perbatasan terpancing menggunakan mata uang dollar karena lebih menguntungkan.

Sebuah laporan dari Kompas menyebutkan bahwa ada kecenderungan transaksi perdagangan di perbatasan menggunakan dollar karena lebih menguntungkan daripada menggunakan rupiah. Bahkan para pedagang mulai lebih suka menjual pada orang-orang Timor Leste daripada ke orang-orang Indonesia. Berkah dollar rupanya sedikit menggerogoti kedaulatan rupiah di perbatasan. Menurut Bank Indonesia porsi penggunaan rupiah adalah 90 % di perbatasan, sementara dollar 10 %, dengan kecenderungan seperti laporan Kompas tadi ada potensi komposisi penggunaan rupiah akan berkurang digerus penggunaan dollar.

Ini juga masalah, jangan sampai fenomena arus perdagangan semacam ini lantas menggerus kedaulatan ekonomi Indonesia di perbatasan. Tentunya kasus seperti di perbatasan Kalimantan dengan skala berbeda jangan sampai terulang di Atapupu. Adalah Bea Cukai Atapupu yang harus sejak dini mengawal arus perdagangan lintas negara ini. Minimal dengan pengawasan terhadap arus barang ekspor dan impor yang memang sudah menjadi domain kerja Bea Cukai maka kedaulatan rupiah tetap terjaga dari gerusan dollar.

Saya membayangkan kerja berat Bea Cukai Atapupu. Beberapa kali penyelundupan skala besar yang kerap terjadi harus dihadapi. Modusnya adalah kapal-kapal besar lego jangkar jauh dari pelabuhan kemudian membuang BBM-nya ke kapal-kapal kecil untuk dibawa ke Timor Leste. Perkara besar seperti inilah yang menjadi tantangan sehari-hari teman-teman Bea Cukai di Atapupu. Dan tentunya fenomena demikian harus ditindak tegas, bukan hanya dilihat sambil lalu.

Dari sebuah daerah kecil, panas dan gersang mereka menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air. Di balik rindu sepi di perbatasan mereka menghalau para penyelundup yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia. Tentunya angkat topi setinggi-tingginya untuk teman-teman Bea Cukai di Atapupu, di terik mentari, di gersang padang rumput di sepinya biru laut, di panasnya perbatasan mereka membela kedaulatan Tanah Air. Dan mungkin harus ada bisikan untuk pemegang kekuasaan agar meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk teman-teman di Atapupu, tak lain dan tak bukan demi menjaga tegaknya kedaulatan negara.

 Tabik.

Artikel ini diikutkan dalam Kompetisi Blog yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berhadiah jalan-jalan ke NTT dan mengunjungi daerah perbatasan negara. Informasi lengkapnya bisa diakses disini.

Teks : efenerr.com

Sumber Foto :

Blog Bea Cukai Atapupu

Foto Motaain

Sumber Artikel :

1. Pelabuhan Atapupu : Tribunnews.

2. Berita penangkapan penyelundup Narkoba di Motaain tahun 2012 : Beritanda dan Inilah.com

3. Kasus penyelundupan perbatasan Indonesia – Timor Leste : Antara

4. Artikel tentang Kedaulatan Rupiah di Atambua : Bank Indonesia  dan Kompas.
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


TNI AU Siapkan Landasan Pacu Pesawat Tempur di Perbatasan Malaysia

Foto : antara
Pasca pembangunan tiang pancang dan manuver helikopter Malaysia di perairan Tanjung Datok, Kalimantan Barat (Kalbar), TNI AU berencana memperkuat pertahanan udara. Landasan pacu eks peninggalan Belanda bakal difungsikan kembali untuk pendaratan pesawat tempur.

"Ini instruksi Panglima TNI untuk memfungsikan kembali landasan pacu di Paloh, di perbatasan Malaysia menjadi landasan pangkalan AU," kata Asisten Operasi KASAU, Marsekal Muda Sudipo Handoyo, kepada wartawan saat berada di Lanud Supadio Pontianak, Kalbar, Senin (9/6/2014).

Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Menjelang Pemilu 2014 TNI Tingkatkan Pengamanan di Perbatasan

Komando Daerah Militer IX Udayana akan meningkatkan kegiatan patroli di daerah perbatasan dengan negara Timor Leste menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu).

"Kami jaga dan di Timor sampai saat ini masih kondusif," kata Panglima Kodam IX Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, di Denpasar, Jumat.

Jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa pola pengamanan yang akan dilakukan yakni dengan meningkatkan kegiatan patroli di daerah perbatasan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami patroli setiap hari termasuk patroli perbatasan juga," ucapnya.

Meski demikian pihaknya mengaku tidak menyiagakan personel khusus untuk menjaga daerah perbatasan namun dilakukan dengan patroli biasa.

Sedangkan pengerahan petugas, Wisnu Bawa Tenaya enggan menyebutkan jumlah personel TNI namun menyebutkan akan mengerahkan semua kekuatan.

"Semua personel kami libatkan hingga jenderal," ujarnya.

Pihaknya meminta semua personel TNI untuk senantiasa waspada dan tidak lengah untuk melakukan pengamanan untuk mendukung petugas kepolisian dalam kegiatan pengamanan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

"Kami dukung penuh dengan kerja sama sesuai aturan," ujarnya.

Wisnu Bawa juga mengingatkan seluruh personel TNI untuk tetap netral dalam Pemilu dan tidak berpihak pada patrai politik atau calon tertentu hingga terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Harus netral. Lihat (politik) apa saja sama," katanya tegas.

 Sumber : antaranews.com Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Peringatan Kemerdekaan RI Ke-68 di Papua

MI/Marcelinus Kelen
Bangun Perbatasan - Menyambut hari kemerdekaan yang ke 68 pada Sabtu (17/8/2013), 5 ribu bendera merah putih dipasang di sepanjang perbatasan. Pemerintah Kota Jayapura juga memusatkan upacara perayaan hari kemerdekaan di perbatasan.

Upacara hari kemerdekaan dirayakan di Aceh sampai Papua. Tak terkecuali juga di daerah perbatasan. Salah satunya di Wutung, perbatasan RI dan Papua Nugini.

Pemasangan bendera di wilayah perbatasan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan RI bagi masyarakat yang bermukim disepanjang wilayah perbatasan negara RI-PNG.

Sementara itu, pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI secara umum di provinsi Papua berlangsung aman. Namun pihak aparat keamanan TNI/Polri tetap berjaga-jaga dengan melakukan siaga satu khususnya di daerah-daerah yang dianggap rawan.

Tepat pukul 10.00 WIT upacara detik-detik proklamasi berlangsung di Stadion Mandala Jayapura ditandai dengan dentuman meriam sebanyak 17 kali.

Bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Papua, Lukas Enembe, SH dan Komandan Upacara Letkol (Marinir) Carlos Deda yang sehari- hari Wakil Komandan Marinir Lantamal X Jayapura. Pembacaan teks proklamasi dilakukan Wakil Ketua II DPR Papua, Komarudin Watubun, serta pembacaan UUD 45 oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib.

Peringatan HUT Proklamasi ke 68 tingkat provinsi Papua diikuti TNI/Polri, PNS para pelajar tingkat Perguruan Tinggi, SMU dan SMP serta para pejabat dilingkungan pemerintah daerah provinsi Papua.

Sumber : http://news.detik.com/read/2013/08/17/122215/2332817/10/hari-kemerdekaan-5-ribu-merah-putih-dipasang-di-perbatasan-ri-png Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Setahun Belakangan Masyarakat Perbatasan Kalimantan Sulit Dapat Gula

Foto : Detik
BANGUN PERBATASAN INDONESIA - Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) mengungkapkan sulitnya masyarakat perbatasan di Kalimantan untuk mendapatkan gula. Masalah distribusi yang buruk di luar Pulau Jawa menjadi penyebab masalah ini.

Apegti mempertanyakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian atas carut marut pengadaan dan distribusi gula di daerah perbatasan Indonesia.

Ketua Apegti Natsir Mansyur mengatakan tiga Kementerian tersebut tidak kunjung menanggapi permasalahan gula konsumsi di perbatasan dan selalu saling lempar tanggung jawab sehingga menimbulkan dampak yang serius. Ia mengatakan, produksi gula konsumsi di Jawa hanya 2,1-2,3 juta ton per tahun, sementara konsumsi gula nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun.

"Melihat produksi gula komsumsi hanya dapat diserap oleh konsumen di Jawa, bagaimana dengan konsumen di perbatasan," kata Natsir Senin (29/4/2013)

Natsir mengungkapkan, sudah setahun belakangan masyarakat perbatasan di Kalimantan tidak mendapat distribusi gula dengan baik. Menurutnya disparitas harga gula antara Jawa dan daerah perbatasan begitu tinggi.

"Harga gula konsumsi dari negara tetangga sekitar Rp 10.000/Kg. Sementara harga gula dari Jawa mencapai Rp 13.000/Kg dan itu pun sudah mahal sulit didapatkan pula," katanya.

Selain gula, kata Natsir, kebutuhan pangan lainnya seperti beras, daging sapi dan makanan olahan lebih mudah didatangkan dari negara tetangga dibandingkan dari wilayah Indonesia.

Apegti menilai, pemerintah kurang peka terhadap permasalahan yang terjadi di perbatasan. Karena di sisi lain, apabila regulasi impor gula ini diatur dengan baik maka penyeludupan akan berkurang, pajak bea masuk dapat diperoleh negara, dan tidak akan terjadi lagi perselisihan sesama warga dan aparat.

Pihaknya juga sangat menyangyangkan, dari tahun ke tahun kasus impor gula konsumsi dan pangan lainnya di perbatasan, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu masih menimbulkan konflik dan tidak ditangani dengan baik oleh ketiga Kementerian terkait.

"Kami harapkan pemerintah bisa melihat kondisi sebenarnya, sehingga diperlukan langkah-langkah yang tepat dengan membuat regulasi atau tata niaga yang baik dalam pemenuhan kebutuhan gula dan bahan pokok sehingga tidak semua barang menjadi ilegal," katanya.

(rrd/hen)

Sumber : http://finance.detik.com/read/2013/04/29/174620/2233355/1036/sudah-setahun-masyarakat-perbatasan-kalimantan-sulit-dapat-gula Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Gita : Daerah Perbatasan Harus Memiliki Infrastruktur Memadai

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan untuk membatasi masuknya produk asing ke wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Mengenai barang masuk dari perbatasan, betul kita sudah dapat laporan itu, maka harus diperkuat dengan pembangunan infrastruktur misalnya jalan dan keamanan," kata Gita Wirjawan kepada wartawan di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur seperti jalan menjadi hal yang penting untuk mengatasi semakin banyaknya produk asing masuk ke Indonesia. Namun selain itu, menurut dia, pihaknya selalu menyemangatkan supaya "demand" di perbatasan diisi barang-barang produk dalam negeri.

"Jika beli di perbatasan barang selalu murah, maka akan sulit bagi pengusaha (Indonesia) untuk masuk," katanya.

Ia mengatakan masyarakat perlu selalu diingatkan bahwa membeli barang selundupan itu tidak baik. Begitu pun jika membeli barang bukan selundupan tetapi melanggar ketentuan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan (K3L) juga tidak baik.

Sementara saat pembukaan Pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri regional 2013 di lapangan parkir Mega Mall Ayani Pontianak, Gita Wirjawan mengatakan masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri dengan cara mencintai, membeli dan menggunakan produk lokal dibandingkan produk asing lain yang sejenis.

Gita mengatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa mengonsumsi produk lokal adalah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen di luar negeri," katanya di depan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan tamu serta undangan peresmian pameran.

Pameran pangan nusa dna pameran produk dalam negeri regional 2013 diadakan sebagai upaya menumbuhkan industri dalam negeri melalui fasilitasi akses pasar, mempromosikan produk usaha kecil menengah (UKM) unggulan meningkatkan jejaring pemasaran antarpeserta serta kegiatan misi dagang lokal.

Pelaksanaan pameran, menurut Mendag, menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UKM dalam negeri.

Pameran tersebut diadakan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan menggelar beberapa produk potensial seperti olahan lidah buaya, abon patin, aneka keripik ubi, dan bermacam pangan olahan serta produk kerajinan lainnya.

Selain itu, juga ada produk olahan mocaf, sagu, jejali, biji durian labu kuning, pisang ubi jalar dan keribang yang ditampilkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, di samping komoditas unggulan berupa kopi dari hulu hingga hilir yang didukung Asosiasi Kopi Spesial Indonesia.

Pameran diikuti delapan provinsi, meliputi Jambi, DI Yogyakarta, Papua, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau serta Kalimantan Barat. Total peserta mencapai 100 peserta yakni 50 peserta pameran nusa pangan dan 50 peserta pameran produk dalam negeri regional.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina mengatakan peserta pameran terdiri atas usaha kecil menengah dan pelaku UKM binaan Kementerian Perdagangan. Kedua pameran dikolaborasikan dan bersifat nasional sehingga promosi produk dalam negeri dapat dilakukan secara maksimal dan dikemas secara apik serta menarik.

Dalam rangkaian kegiatan yang melengkapi kegiatan promosi produk dalam negeri ini terdiri dari lomba masak makanan minuman khas daerah yang diikuti tim penggerak PKK provinsi Kalbar dengan jumlah peserta 20 tim.

Penganugerahan UKM Pangan Award yang diselenggarakan bersamaan acara puncak atau final lomba masak makanan minuman khas daerah pada Oktober 2013 di Jakarta.

Pameran yang sama, menurut Dirjen juga dilaksanakan di beberapa kota besar di Indonesia yakni Palembang pada 14-17 Juni, Cirebon pada 28 Juni-2 Juli, dan Mataram pada 29 Agustus - 1 September.

Sumber : Antara  Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Bantuan 350 Ekor Sapi untuk 3 Daerah Perbatasan

Ilustrasi : antara
Sejumlah kelompok peternak Kalimantan Timur di tiga kabupaten  yang berbatasan dengan Malaysia  akan mendapatkan bantuan 350 sapi. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kabupaten Kutai Barat.

"Dana untuk pembelian 350 ekor sapi itu merupakan hasil sinergi dari Pemprov Kaltim melalui Dinas Peternakan dan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI," ucap Kepala Dinas Peternakan Kaltim Dadang Sudarya di Samarinda, Sabtu.

Dadang yang didampingi Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya I Gusti Made Jaya Adhi melanjutkan jumlah sapi itu untuk pembibitan dan pejantan, yakni  35  pejantan dan 315 ekor merupakan sapi betina.

Pihaknya memang sengaja memperbanyak distribusi sapi betina karena sapi-sapi usia produktif itu diharapkan cepat bunting dan melahirkan pedet sehingga populasi sapi di Kaltim cepat meningkat.

Apabila populasi sapi di Kaltim terus meningkat, maka ke depan diyakini dapat mencapai swasembada daging baik dari sapi mapun dari kerbau.

Saat ini, katanya, populasi sapi di Kaltim sekitar 108.000 ekor sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging bagi warga setempat. Pasalnya dari 108.000 ekor itu, jumlah sapi yang bisa dipotong sekitar 10.000 ekor, sementara kebutuhan konsumsinya mencapai 50.000 ekor.

Dia juga mengatakan bahwa upaya lain yang dilakukan pihaknya dengan menggiatkan inseminasi buatan.

Selama ini, lanjutnya, masa kebuntingan sapi-sapi yang ada masih cukup lama, yakni antara 15 hingga 18 bulan sekali sehingga melalui inseminasi buatan diharapkan tiap betina mampu bunting setiap 12 bulan sekali.


Sumber : antaranews.com Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Keterikatan Daerah Perbatasan dengan Daya Saing Perekonomian

Kota Batam (detiktravel)
Pemanfaatan geografi Indonesia dilaksanakan seoptimal mungkin dengan mengembangkan seluruh potensi sumberdaya wilayah untuk menghasilkan kesejahteraan dan keamanan.  Kawasan perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi perbatasan darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar2) (RPJMN 2010-2014).  Berdasarkan UU 26 tahun 2007 (Penataan Ruang),  kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya.   Pengembangan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan dari orientasi ke dalam (inward looking) sebagai wilayah pertahanan, menjadi ke luar (outward looking), yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan dan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian.

Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern (Bappenas, 2003).

Konsep pembangunan wilayah perbatasan mengacu kepada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).  PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (PP 26 tahun 2008 tentang RTRWN).  PKSN berfungsi mendukung layanan bagi berfungsinya aktivitas kehidupan ekonomi wilayah-wilayah perbatasan.  Saat ini telah ditetapkan 20 PKSN untuk melayani 38 kabupaten/kota di wilayah perbatasan. Secara umum PKSN belum berkembang sesuai harapan sebagai motor perekonomian dan pusat pelayanan (RPJMN 2010-2014).  Salah satu yang dianggap berhasil adalah wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) di propinsi kepulauan Riau.

Upaya pengembangan atau pembangunan wilayah perbatasan berhadapan dengan empat isyu mendasar.  Pertama globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan fenomena perdagangan bebas tidak berjalan sendirian, tetapi diikuti oleh arus transportasi internasional, teknologi informasi,  dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Wilayah perbatasan Indonesia khususnya berhadapan dengan Singapura atau Malaysia, menghadapi kesenjangan kehidupan sosial ekonomi luar biasa dengan negara tetangga tersebut. Kehidupan penduduk wilayah perbatasan menjadi lebih menikmati TV, barang dan jasa, uang atau manfaat  ekonomi lain dari negara tetangga tersebut.

Kedua infrastruktur.   Di wilayah perbatasan masih dijumpai keterbatasan dalam hal pos lintas batas, transportasi, komunikasi dan informasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan (RPJMN 2010-2014).  Di wilayah Kalimantan, hanya ada 2 pos yang legal dari 16 pos lintas batas yang ada), dengan prasarana ekonomi lain yang terbatas (Bappenas, 2003).  Keadaan ini telah menimbulkan kesenjangan dibanding negara tetangga yang memiliki sarana yang lebih baik.

Ketiga kualitas SDM.  Di wilayah perbatasan masih ditemukan kualitas SDM yang rendah dan sebarannya tidak merata.  Wilayah geografi terutama lautan sebenarnya memberikan peluang peran Indonesia  sebagai pengawas lalu lintas internasional (Pokja Tannas, 2010) sekaligus sebagai produsen komoditi berbasis kelautan.  Namun hal ini tidak dapat dimanfaatkan karena kualitas SDM belum memadai dalam penguasaan teknologi berbasis maritim dan kelautan.  Rendahnya kualitas SDM tersebut dapat berakibat kepada menurunnya rasa kebangsaan.

Keempat penegakan hukum. Wilayah perbatasan rawan terhadap illegal logging, illegal fishing, perdagangan dan penyelundupan manusia (human trafficking), terorisme dan kejahatan lintas negara terorganisasi yang biasanya dikendalikan oleh aktor bukan negara (non-state actors) (RPJMN 2010-2014).  Kerawanan tersebut makin lengkap karena garis perbatasan wilayah negara belum seluruhnya ditetapkan.  Ketidak pastian garis perbatasan mengakibatkan banyak permasalahan, antara lain pergeseran patok-patok perbatasan, belum terkoordinasinya pengelolaan sumberdaya, dan klaim wilayah atau batas negara.  Hal ini menimbulkan permasalahan yang serius menyangkut kehidupan sosial ekonomi, kerusakan lingkungan maupun kedaulatan NKRI.

Keempat isyu tersebut secara umum menempatkan wilayah perbatasan dalam posisi lemah untuk menjalankan fungsi layanan kepemerintahan atau kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  Dengan kata lain, wilayah perbatasan tidak mampu menyelenggarakan fungsi kesejahteraan dan keamanan.  Sebagai akibatnya, daya saing wilayah perbatasan atau daerah sekelilingnya menjadi tidak kompetitif.  Pada gilirannya hal ini juga dapat menurunkan daya saing nasional.

Naskah ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membuktikan bahwa pembangunan wilayah perbatasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi  nasional.

PENDEKATAN KONSEPSIONAL DAN KEBIJAKAN

Pembangunan wilayah atau perencanaan pembangunan wilayah merupakan upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).  Konsep tersebut sesuai konsepsi pembangunan berkelanjutan yang  memadukan aspek lingkungan (natural capital), sosial (social capital), dan ekonomi (man-made capital) (Serageldin, 1996), dalam rangka memberikan manfaat kesejahteraan untuk generasi sekarang maupun akan datang.   Ada tiga tahapan dalam pembangunan wilayah, yakni perkembangan industri, efisiensi industri dan keunggulan wilayah (Drabenstott, 2006).  Tahapan pertama, perkembangan industri dalam suatu wilayah dipicu kegiatan ekspor.  Industri berkembang untuk memenuhi permintaan luar wilayah, dipandu oleh teori export base.  Kedua, efisiensi industri.  Dalam tahapan ini industri melaksanakan konsolidasi untuk mengefisienkan sistem produksi dan skala ekonomi.  Pemerintah memfasilitasi dengan deregulasi agar terbentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, sehingga melahirkan pelaku usaha yang tangguh dan mampu bersaing secara global.  Ketiga, keunggulan wilayah.  Tahapan ini ditandai dengan kekuatan internal untuk menghasilkan nilai tambah.  Kekuatan internal adalah inovasi yang dilandasi iptek, dan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship).  Inovasi diibaratkan bahan bakar, sementara kewirausahaan adalah mesin.  Keduanya menjadi sumber kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan.  Ekonomi wilayah tidak diperankan oleh usaha besar, tetapi oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang efisien.  Keberhasilan tahapan ini ditentukan oleh kenyamanan iklim bisnis, riset dan SDM yang bermutu.  Kekuatan internal tersebut menjadi sumber saing wilayah.

Berdasarkan UU 32 tahun 2004, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.  Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya,  meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),  PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara[1].  PKSN berfungsi mendukung layanan bagi berfungsinya aktivitas kehidupan ekonomi wilayah-wilayah perbatasan (Tabel 1).    Saat ini telah ditetapkan 20 PKSN untuk melayani 38 kabupaten/kota di wilayah perbatasan. Berdasarkan UU 26 tahun 2007 (Penataan Ruang),  kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan yang diprioritaskan penataan ruangnya. 

Menurut Indriyanto (2001), pembangunan daerah adalah salah satu upaya mengamalkan nasionalisme.  Pembangunan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan integrasi nasional.  Dalam posisi ini, kebijakan berorientasi lokal sangat relevan, seperti halnya otonomi daerah. Eksistensi masyarakat madani akan memberikan dukungan positif terhadap lahirnya keunggulan wilayah.  Dalam posisi ini, pemerintah, dunia swasta dan masyarakat menjalankan fungsi good governance (Effendi, 2005) untuk mendorong tumbuhnya produktifitas ekonomi dan tercapainya kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas,  peningkatan pembangunan wilayah perbatasan akan meningkatkan daya saing daerah, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas industri dan kualitas hidup masyarakat (Bappenas, 2005). Kenaikan daya saing daerah secara agregat akan meningkatkan daya saing nasional (RPJMN 2010-2014; Bappenas, 2004).  Hal ini pada gilirannya mengangkat geopolitik nasional dalam pergaulan internasional.

PERBATASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

Dalam era globalisasi, isyu daya saing menjadi perhatian penting. Hal ini tidak hanya menuntut kesiapan setiap negara, namun juga menuntut kesiapan setiap wilayah untuk mampu bersaing dengan daerah lain, bahkan dengan negara lain. Setiap wilayah, termasuk perbatasan harus mampu meningkatkan potensi yang dimiliki dan mampu menguasai pasar dengan didukung oleh kapasitas daerah, meliputi kesiapan unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; yang pada dasarnya menuntut kesiapan kualitas SDM (Bappenas, 2004).

Pengalaman (lesson learned) pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia belum sepenuhnya optimal.  Catatan positif dengan kinerja yang cukup baik ditunjukkan oleh propinsi Kepulauan Riau, melalui fenomena pembangunan BBK.  Sementara kinerja yang belum optimal ditunjukkan kabupaten Atambua, Nunukan, Jayapura, Merauke, Entikong dan wilayah lainnya.  Lesson learned dari wilayah BBK berhasil memberikan manfaat sosial dan ekonomi, serta kenaikan daya saing daerah provinsi Kepulauan Riau (dibanding nasional).  Kepulauan Riau telah menjadi propinsi yang relatif maju dalam transformasi ekonomi, berhasil mengentaskan kemiskinan, dan menempati urutan ke enam tertinggi dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM) secara nasional.  Lebih jauh hal ini juga dapat mengembangkan daya saing internasional serta menjadikan Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya.  

Lesson Learned BBK akan dianalisis lebih dalam di dalam rangka menyusun konsep peningkatan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional, sebagai berikut:

a. Integrasi ekonomi regional 

Faktor penting keberhasilan Batam sebagai wilayah perbatasan adalah mampu berintegrasi dengan perekonomian regional.  Batam secara optimal memanfaatkan posisi geografisnya sebagai kawasan penting di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik, dengan membuffer perekonomian Singapura.  Menurut Kuncoro Jakti (2010), Selat Malaka yang menampung 40 persen lalulintas laut dunia, memiliki peran geopolitik bagi Bangsa Indonesia, dan dapat dimainkan dengan baik oleh BBK.

Dukungan pemerintah pusat melalui free trade zone (FTZ) policy ikut berperan mendinamisasi perkonomian BBK.  Kebijakan FTZ dirumuskan melalui UU 36 tahun 2000 diperbaharui dengan UU 44 tahun 2007[2] tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).  KPBPB[3] adalah kawasan dalam wilayah NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.  KPBPB dikembangkan untuk memperluas perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan dunia, peningkatan efisiensi, dan pemanfaatan transportasi laut maupun udara (RPJMN 201-2014[4]).  KPBPB mencakup pelabuhan laut dan bandar udara, dimana dilakukan kegiatan-kegiatan, seperti perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain.

BBK telah menjadi wilayah andalan Indonesia untuk bersaing dengan Singapura dan Malaysia.  Singapura tetap berupaya mempertahankan keunggulannya melalui dominasi sektor jasa, perdagangan dan keuangan.   Malaysia telah membangun Iskandar Regional Development Authority (IRDA[5]), yang terletak di wilayah Johor dengan luas 2217 km2 atau setara tiga kali luas Singapura.  IRDA mengembangkan zone ekonomi wilayah terpadu meliputi sektor industri, jasa-jasa, teknologi informasi, tourism dan pendidikan.  IRDA adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi Malaysia (2006-2010) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global di kawasan ASEAN, APEC maupun dunia.

Dalam konteks regional Asia Pasifik yang terkini adalah pembangunan dan pertumbuhan Cina.  Cina telah menjadi raksasa baru mengganti peran Jepang di kawasan regional.  PDB Cina pada  tahun 2007 sebesar 3205.5 miliar dolar (PDB terbesar sesudah Amerika Serikat), dengan pertumbuhan rata-rata (dalam periode 1990 hingga 2007) sebesar 8.9 persen per tahun (World Development Report, 2009).    Dengan kesepakatan CAFTA (China Asean Free Trade Area), Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk memperkuat sistem produksi dan perdagangan (business contract agreement) agar dapat memperoleh manfaat dari kerjasama regional tersebut, yang tahun 2010 diberlakukan.

b. Identifikasi potensi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang

Sejauh ini wilayah BBK berhasil mengembangkan potensi perikanan dan kelautan dan industri hilirnya, khususnya untuk mendukung ekonomi regional. Batam masih menjadi incaran para investor perkapalan di dunia. Lokasi strategis dan ketersediaan SDM yang terampil membuat usaha perbaikan kapal (dok shipyard) berkembang pesat.   Dari sekitar 170 shipyard di Indonesia, Batam memiliki industri perkapalan terbanyak hingga mencapai 70 perusahaan,  sehingga Batam menjadi kota terbesar dalam dunia perkapalan di Indonesia[6].

Potensi pariwisata BBK berbasis kelautan sangat besar.  Di Pulau Batam dan Bintan terdapat wilayah tujuan wisata berkelas internasional, yang dikelola oleh manajemen internasional (di daerah Lagoi[7], pulau Bintan).  Kawasan wisata tersebut didukung dengan prasarana pelabuhan penyeberangan yang melayani jalur lokal dan internasional. Pulau-pulau ini menjadi bagian penting dari koridor pengembangan pariwisata BBK.

Jelasnya, Wilayah BBK telah berperan sebagai mitra dan support aktivitas perdagangan dan perekonomian Singapura.  BBK diposisikan sebagai tempat untuk menampung possitive spillover effect sekaligus sebagai extension kegiatan industri dan transhipment yang sudah tidak tertampung di Singapura. Hal ini telah menghasilkan pembelajaran entrepreneurship yang luar biasa pada seluruh masyarakat.  Batam atau Otorita Batam kemudian dinilai berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah kawasan perdagangan, industri maupun jasa, meliputi: pengembangan industrial estate, transhipment support, bungkering, oil and gas storage, industri perkapalan (shipyard) dan tourism support.

Pembangunan dan hasil-hasilnya di wilayah BBK perlu dipelihara keberlanjutannya. Hal itu menuntut kebijakan dan strategi pengembangan (KSP) tata ruang yang meliputi struktur ruang dan pola ruang.  KSP struktur ruang meliputi: (i) peningkatan akses pelayanan infrastruktur perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan; (ii) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air minum, drainase; sistem air limbah, limbah industry, limbah B3 dan sistem persampahan yang terpadu. KSP pola ruang meliputi kawasan lindung; kawasan budi daya; dan kawasan strategis.  Otorita Batam telah membangun sistem transportasi  untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki keterkaitan fungsi.  Salah satunya ditunjukkan dengan pembangunan jembatan Barelang (yang menghubungkan pulau Batam, Rempang dan Galang). Pengembangan penyediaan air bersih diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan industri.  Pulau Bintan sendiri memiliki kandungan air yang dapat digunakan sebagai cadangan bagi kebutuhan air kawasan BBK.  Sistem jaringan listrik juga telah interkoneksi untuk mendukung pengembangan FTZ.

c. Pembentukan masyarakat madani

Secara umum kehidupan sosial budaya masyarakat kepulauan Riau sangat kondusif mendukung pembangunan.  Penduduk asli Kepulauan Riau adalah suku Melayu.  Adapun suku pendatang meliputi etnis Jawa, Sunda, Batak, Minang, Bali,  Flores, Maluku, Sulawesi, dan sebagainya. Adapun tenaga ekspatriat berasal dari Singapura, Jepang, Amerika/Eropa, Malaysia, atau Philipina. Masyarakat pendatang melebur bersama masyarakat dan sangat menghormati tradisi dan kebudayaan Melayu (RPJMD 2005-2010).  Komposisi pemeluk agama adalah Islam 822623 orang (76%), Budha 156102 orang (14%), Katolik 71331 orang (6.6%), Kristen Protestan 24080 orang (2.2%), dan Hindu 6.236 orang (0.58%) (RPJMD 2005-2010).  Pengaruh Islam sangat kuat terhadap masyarakat melayu, sehingga tidak salah bila masyarakat melayu menjadikan Islam sebagai budaya. Harmoni keberagaman suku dan agama sangat kondusif bagi pembangunan.  Pemimpin daerah mampu menunjukkan karakter kepemimpinan nasional, dan berupaya mengelola kekayaan budaya tersebut bagi pembangunan.  Pendekatan budaya ini telah mendorong partisipasi (transparency dan accountibility) masyarakat dan swasta menghasilkan pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah provinsi mampu mengoptimalkan wilayah, dengan peluang kerjasama antar wilayah kabupaten/kota, dan mengembangkan transformasi sektor primer ke arah industri pengolahan, jasa maupun pariwisata, untuk membentuk keunggulan wilayah.  Hal ini mendorong proses pembelajaran seluruh SDM baik dunia usaha (individual entrepreneur), masyarakat (social entrepreneur), maupun aparat (intrapreneur) sebagai modal peningkatan kualitas SDM menuju terbentuknya masyarakat madani.  Dalam posisi ini, pemerintah, dunia swasta dan masyarakat menjalankan fungsi good governance (Effendi, 2005) untuk mendorong tumbuhnya produktifitas ekonomi dan tercapainya kesejahteraan.

d. Penegakan hukum dan penetapan batas negara

Sebagai wilayah dengan pulau-pulau terluar dan berbatasan dengan negara tetangga; serta bagian penting dari pengembangan kawasan perdagangan bebas ASEAN, provinsi Kepulauan Riau menghadapi kerawanan dalam hal pertahanan keamanan.  Kerawanan tersebut meliputi: human trafficking, penyelundupan, illegal fishing, illegal logging, narkotika, kerusakan lingkungan dan  kejahatan lintas batas lainnya.   Seiring dengan itu, wilayah ini pun menerima kunjungan orang asing untuk berbagai keperluan terutama bisnis dan pariwisata berjumlah sedikitnya 1.5 juta orang per tahun (RPJMD 2005-2010); dengan komposisi diantaranya Singapura (65 persen), Malaysia (12 persen), Korea, Jepang dan Taiwan (17 persen).

Pendekatan keamanan untuk mencegah kerawanan telah diupayakan melalui fungsi-fungsi ketertiban, keamanan dan perlindungan.  Satuan POLRI (Polda Kepri, Polair, dan Polres di setiap kabupaten), TNI AL (Lantamal, dan Lanal), TNI AD (Korem dan Kodim) dan TNI AU (Lanud) dalam jumlah relatif cukup dibanding wilayah perbatasan lainnya.  Satuan-satuan tersebut saling berkoordinasi untuk menjalankan fungsi sesuai dengan kapasitas kerja dan derajad ancaman[8].

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan perbatasan adalah klaim batas negara.  Hampir semua negara tetangga[9] sering mengklaim batas  negara Indonesia (RPJMN 2010-2014).  Perbedaan tafsir tersebut menimbulkan salah pengertian dalam pengelolaan perbatasan secara umum.  Upaya-upaya penanganannya dilakukan dengan kerjasama patroli, pendekatan komunikasi dan persuasi, hingga penegakan hukum.  Lebih jauh, klaim batas udara di sekitar Batam hingga pulau Bintan justru berada dalam kendali Singapura.  Hal tersebut sebagai akibat kekuatan teknologi informasi dan geopolitik Singapura di kawasan ini.

IMPLIKASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Lesson learned dari wilayah perbatasan BBK memberikan implikasi sebagai berikut.  Fenomena globalisasi dan integrasi ekonomi regional menjadi determinant factor (export driven) pengembangan wilayah perbatasan.  Hal ini dilandasi pemikiran bahwa kemampuan sumberdaya domestik, khususnya kemampuan angaran pemerintah maupun swasta relatif rendah.  Dengan melihat fenomena geopolitik Cina yang semakin menguat, serta peran strategis Selat Malaka, maka wilayah perbatasan yang layak dikembangkan adalah di Entikong (kabupaten Sanggau, Kalbar) dan kabupaten Nunukan (Kaltim).  Bagaimanapun juga integrasi ekonomi regional dengan Malaysia lebih menguntungkan dibanding integrasi dengan Filipina, Papua Nugini, atau Timor Leste.  Pengembangan wilayah perbatasan beberapa negara terakhir ini masih memerlukan kajian dan identifikasi potensi ekonomi lebih mendalam.  Faktor positif lainnya adalah telah terbentuk forum kerjasama regional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, untuk penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi riil maupun pertumbuhan ekonomi makro. Masih sangat terbuka dirumuskan berbagai fasilitas perdagangan dan lintas batas melalui simplifikasi dan harmonisasi peraturan custom, immigration, quarantine and security (CIQS) (www.bimp-eaga.org), yang dikaitkan dengan pengembangan Entikong dan Nunukan.

Potensi ekonomi kabupaten Sanggau dan Nunukan adalah pertanian, perkebunan sawit, dan ekowisata.  Sektor ekowisata dikedepankan karena hampir di sepanjang perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan merupakan kawasan konservasi, yang rawan terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat illegal logging, pembukaan lahan perkebunan, atau akivitas illegal lain.  Di wilayah yang sama, Malaysia juga mengembangkan lebih dulu sektor ekowisata, yakni TN Bako, TN Gunung Mulu, TN Crocker Range, dan TN Kinabalu[10].

Di sebelah timur kabupaten Sanggau, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, pada posisi 0°39’ – 1°00’ LU, 111°56’ – 112°25’ BT merupakan wilayah TN Danau Sentarum[11] seluas 132 ribu hektar.  TN Danau Sentarum merupakan perwakilan ekosistem lahan basah danau, hutan rawa air tawar dan hutan hujan tropik di Kalimantan (masuk dalam situs Ramsar, area lahan basah cagar biosfer dunia) .   Danau Sentarum merupakan danau musiman yang terletak pada cekungan sungai Kapuas yang dibatasi oleh bukit-bukit dan dataran tinggi, sekitar 700 km dari muara pada laut Cina Selatan. Danau Sentarum adalah daerah tangkapan air dan sebagai pengatur tata air bagi Daerah Aliran Sungai Kapuas. Karenanya, daerah hilir sangat tergantung pada fluktuasi jumlah air yang tertampung di danau tersebut.

Masih di kabupaten Kapuas Hulu, juga ditemukan TN Betung Kerihun[12] seluas 800 ribu ha pada posisi 0° 33′ – 1° 33′ LU dan 112° 10′ – 114° 20′ BT.  Sebagian besar keadaan topografi TN Betung Kerihun berupa perbukitan, dari bentangan Pegunungan Muller yang menghubungkan Gunung Betung dan Gunung Kerihun, sekaligus sebagai pembatas antara wilayah Indonesia dengan Serawak, Malaysia.  Dari kaki-kaki pegunungan Muller tersebut, mengalir sungai-sungai kecil yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS): Kapuas, Sibau, Mendalam, Bungan dan Embaloh. Untuk menuju kawasan Taman Nasional Betung Kerihun harus melalui sungai-sungai tersebut

Di sebalah barat kabupaten Nunukan, yakni Kabupaten Bulungan, Kaltim terletak TN Kayan Mentarang[13] seluas 1.36 juta ha.  TN Kayan Mentarang (1°59’ – 4°24’ LU, 114°49’ – 116°16’ BT) merupakan suatu kesatuan kawasan hutan primer dan hutan sekunder tua yang terbesar dan masih tersisa di Kalimantan dan seluruh Asia Tenggara. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman tumbuhan dan satwa bernilai tinggi, langka maupun dilindungi, keanekaragaman tipe ekosistem dari hutan hujan dataran rendah sampai hutan berlumut di pegunungan tinggi. Keanekaragaman hayati yang terkandung di TN Kayan Mentarang memang sangat mengagumkan.

Seperti halnya di wilayah BBK, pemerintah pusat juga perlu memberikan intervensi agar investasi lebih mudah masuk ke wilayah perbatasan (Marijan, 2010).  Hal ini dapat diintegrasikan melalui pembangunan agropolitan, atau sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).  KEK[14] adalah kawasan tertentu dalam wilayah NKRI yang menyelenggarakan fungsi perekonomian dengan fasilitas tertentu (UU 39 tahun 2009 tentang KEK),  antara lain kepabeanan, perpajakan, dan infrastruktur.  KEK menjalankan fungsi ekonomi di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pariwisata, dan bidang lainnya; didukung infratruktur pendukung perekonomian.    Dengan berbagai kemudahan tersebut, maka seluruh SDM (pemerintah, masyarakat dan swasta) mengalami pembelajaran dalam entrepreneurship untuk memanfaatkan potensi wilayah menjadi aktivitas ekonomi riil.  Secara bertahap hal ini akan meningkatkan daya saing daerah dan secara agregat terakumulasi menjadi daya saing nasional.   Sudah tentu untuk melindungi aliran manfaat kesejahteraan, dan memelihara kepastian hukum di wilayah perbatasan, maka fungsi penyelenggaraan keamanan dijalankan oleh TNI maupun POLRI.

PENUTUP

Pembangunan wilayah perbatasan secara umum dapat meningkatkan daya saing ekonomi  nasional.  Berdasarkan lesson learned dari wilayah perbatasan BBK, pengelolaan daya saing wilayah perbatasan mutlak memerlukan intervensi pengelolaan oleh pemerintah pusat, dengan alasan sebagai berikut:

     Wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan.  Konsekwensinya pemerintah pusat juga harus mengambil peran langsung dalam mendorong dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.  Hal ini makin relevan karena faktor integrasi ekonomi dengan negara tetangga menjadi determinant factor (export driven) dalam pembangunan wilayah perbatasan.
    Akselerasi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan harus dilakukan sesegera mungkin, agar kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga dapat dikurangi.  Akselerasi dilakukan melalui instrumen kemudahan atau insentif kepabeanan, pembangunan infrastruktur dalam arti luas; agar investasi lebih mudah masuk.  Pemerintah perlu segera menetapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) terhadap wilayah perbatasan tersebut.
    Kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan harus ditingkatkan melalui proses pembelajaran entrepreneurship seluruh SDM (pemerintah, masyarakat dan swasta) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat madani dan menjalankan fungsi good governance.
    Fenomena geopolitik Cina yang semakin menguat, serta peran Selat Malaka yang strategis menjadi pertimbangan utama pembangunan wilayah perbatasan Entikong (kabupaten Sanggau, Kalbar) dan kabupaten Nunukan (Kaltim).  Adapun sektor yang dikembangkan adalah pertanian, perkebunan sawit, dan ekowisata.
    Sektor ekowisata dikedepankan karena hampir di sepanjang perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan merupakan kawasan konservasi, yang rawan terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat illegal logging, pembukaan lahan perkebunan, atau akivitas illegal lain.
    Pemerintah harus mengambil langkah aktif untuk menetapkan garis batas negara dengan negara tetangga.  Kepastian garis perbatasan mendorong pengelolaan sumberdaya lebih efektif, penegakan hukum lebih efektif, menjamin kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan wawasan kebangsaan, mencegah kerusakan lingkungan dan  terpeliharana kedaulatan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

    Aman, S.  2010.  Geographical Awareness Dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia.  Ceramah Sub Bidang Geografi, Lemhannas, Jakarta,  19 Juli 2010.
    Bappenas.  2004.  Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akseslerasi Peningkatan Daya Saing Daerah.  Direktortat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.  Bappenas, Jakarta.  109p.
    Bappenas.  2005.  Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah.  Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
    Bappenas. 2003.  Strategi Dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.  Bappenas, Jakarta.
    BPS (Badan Pusat Statistik).  2010.  Perkembangan Indikator-indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Bulan Maret 2010.  BPS Pusat Jakarta.
    BPS Kep Riau.  2010.  Berita Ringkas Statistik, setiap bulan tahun 2010.  BPS Kepulauan Riau.  Tanjung Pinang
    Effendi, S.  2005.  Membangun budaya birokrasi untuk Good governance.  Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN.  22 September 2005
    Indriyanto.   2001.  Semangat Nasionalisme Dalam Pembangunan Daerah.  Makalah disampaikan pada Seminar Regional “Spirit Kebangkitan Nasional di Era Otonomi Daerah”  Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tanggal 23 Mei 2001.
    Kuncoro-Jakti, D. 2010.  Penguasaan dan penerapan Iptek di Bidang Politik dan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM.  Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas, 25 Agustus 2010.  Lemhannas, Jakarta
    Maridjan, K.  2010.  Revitalisasi Pemerintahan Daerah untuk Pembangunan dan Ketahanan Nasional.   Diskusi Perumusan Naskah Akademik untuk Persiapan Seminar PPRA 45.  Lemhannas, 28 September 2010.
    Nugroho, I. dan R. Dahuri.  2004.  Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan.   Penerbit Pustaka LP3ES Jakarta. Cetakan Pertama
    Pokja Tannas.  2010.  Materi Pokok Ketahanan Nasional: Konsepsi dan tolok ukur.  Pokja Tannas, Lemhannas RI, Jakarta.
    RPJMD 2005-2010.  2010.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.  Propinsi kepulauan Riau.  Tanjung Pinang.
    RPJMN 2010-2014.  2010.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.  Peraturan Presiden No 5 tahun 2010.  Bappenas, Jakarta.
    Serageldin, I.  1996.  Sustainability and the Wealth of Nations,  First steps in an ongoing journey.  Environmentally Sustainable Development (ESD) Studies and Monographs Series No. 5.  World Bank, Washington DC.  21p.
    World Development Report.  2009.  Reshaping Economic Geography. World Bank, Washington DC.


[1] Kawasan perbatasan berhadapan dengan 10 negara tetangga (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini), mencakup 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota (Lampiran 4), dan 92 pulau kecil terdepan (terluar) yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi titik dasar penentuan garis batas negara (RPJMN 2010-2014).  Perbatasan darat tersebar di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Garis batas negara di pulau Kalimantan  dengan Malaysia sepanjang 2004 Km, dii Papua dengan PNG sepanjang 107 km, dan di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste sepanjang 264 km. Sementara itu, perbatasan laut berada di sebelas provinsi, meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat

[2] Dilengkapi dengan PP No 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

[3] Hingga saat ini, telah ditetapkan pada empat KPBPB di Pulau Sumatera yang merupakan jalur perdagangan internasional dan menjadi buffer perkembangan ekonomi regional, yaitu KPBPB Sabang (UU 37 tahun 2000),   Batam (PP 46 tahun 2007), Bintan (PP 47 tahun 2007), dan Karimun (PP 48 tahun 2007).

[4] Lihat juga Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara Pemberlakuan FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan Di Kepulauan Riau, 19 Januari 2009 di Kepulauan Riau

[5] http://www.irda.com.my/

[6] http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=989383&page=3

[7] Kawasan Lagoi Resort dimiliki oleh konsorsium investor Singapura, Propinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan (Sumber: paparan Bupati Bintan, saat Studi Strategi Dalam Negeri PPRA45, 31 Agustus 2010)

[8] Hasil Studi Strategi Dalam Negeri PPRA45 ke propinsi Kepulauan Riau, 31 Agustus 2010)

[9] Pada saat ini garis batas darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 10 daerah bermasalah yaitu: 1) Tanjung Datu; 2) Gunung Raya; 3) Gunung Jagoi/S. Buan; 4) Batu Aum; 5) Titik D 400; 6) P. Sebatik, tugu di sebelah barat P. Sebatik; 7) S. Sinapad; 8) S. Semantipal, 9) Titik C 500 – C 600; dan 10) Titik B 2700 – B 3100. Permasalahan batas darat Indonesia – PNG adalah Wara Smoll yang merupakan wilayah NKRI tetapi telah dihuni dan dimanfaatkan secara ekonomis dan administrative oleh pemerintah PNG (RPJMN 2010-2014).

[10] Hasil identifikasi menggunakan GoogleEarth

[11] http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_sentarum.htm

[12] http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_betung.htm

[13] http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_kayanmentarang.htm

[14] KEK disiapkan pada kawasan yang memiliki geoekonomi dan geostrategi, dan berfungsi menampung kegiatan ekspor impor, dan memiliki daya saing internasional.  Pengembangan KEK adalah salah satu strategi untuk mendorong ekspor, sekaligus penciptaan lapangan kerja

Naskah ini telah dipublikasikan, lihat Iwan Nugroho. 2011. Border area development in order to increase the competitiveness of national economy. Edisi 104, tahun 2011. New Telstra (Majalah Ikatan Alumni Lemhannas, Jakarta). 25-33. ISSN:0852-9663. Sumber : http://widyagama.ac.id/iwan-nugroho/2012/09/wilayah-perbatasan-dan-daya-saing-ekonomi/

Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Diskusi : The South China Sea in High Resolution

Diskusi : The South China Sea in High Resolution

Mari bergabung dalam diskusi mengenal pentingnya Laut Cina Selatan bagi wilayah Indonesia dan Asia Pasifik serta isu-isu seputar geopolitical, ekonomi dan hukum yang terjadi akibat adanya perselisihan teritori dan maritim di wilayah tersebut.

Di At America, Selasa 26 Februari 2013 Pukul 18.00 - 20.00 WIB
Pacific Place Mall 3rd floor #325
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Kebayoran Baru, Central Jakarta, 12190
---

Kepulauan Natuna yang diklaim merupakan cadangan gas bumi terbesar terdapat di wilayah ini. Mungkin kita tau eskalasi di Laut Cina Selatan sangatlah rentan akan intervensi pihak asing terhadap Indonesia.

Baca artikelnya :

Pulau Natuna Menyimpan Cadangan Gas Alam Terbesar di Dunia 

Indonesia Dalam Konflik Perbatasan di Laut Cina Selatan Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Written by rizkipd in


Lebih Dekat dengan Maluku Utara

Artikel Sebelumnya : Profil Maluku Utara. Jika dilihat dalam peta dan dalam jarak yang sebenarnya, jarak dari Jakarta ke Ternate, ibukota Provinsi Maluku memang jauh sekali. Ketika dilihat dari google maps jaraknya lebih dari 3.000 KM, dan tentunya tak bisa mencapai sana jika melalui jalur darat. Bisa jalur laut atau udara.

Namun, jarak itu tak membuat kita enggan mengenal provinsi yang ada dalam uang seribu ini. Karena kita masih Indonesia. Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat sebagai Malut ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku.

Ibukota sementara provinsi ini adalah Ternate. Sofifi, yaitu sebuah kelurahan di kecamatan Oba Utara, adalah ibukota definitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini.

Kondisi Geografis
Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan.

Pulau-Pulau
Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 buah, yang tidak dihuni sebanyak 331 buah.
Pulau Halmahera (18.000 km²)
Pulau Cibi (3.900 km²)
Pulau Talabu (3.195 km²)
Pulau Bacan (2.878 km²)
Pulau Morotai (2.325 km²)
Pulau Ternate
Pulau Makian
Pulau Kayoa
Pulau Gebe


Sejarah
Sebelum Penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
Kesultanan Bacan
Kesultanan Jailolo
Kesultanan Tidore
Kesultanan Ternate.


Pendudukan Militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman Kemerdekaan

Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkrit.


Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore, dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.


Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895).

Dengan demikian Provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Maluku Utara.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula Kepulauan, dan Kota Tidore.


Kabupaten dan Kota
No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Halmahera Barat/Jailolo
2 Kabupaten Halmahera Tengah/Weda
3 Kabupaten Halmahera Utara/Tobelo
4 Kabupaten Halmahera Selatan/Labuha
5 Kabupaten Kepulauan Sula/Sanana
6 Kabupaten Halmahera Timur/Maba
7 Kabupaten Pulau Morotai/Morotai Selatan
8 Kota Ternate -
9 Kota Tidore Kepulauan


Dasar hukum:
UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003

Tanggal penting:
4 Oktober 1999 (hari jadi)

Ibu kota:
Ternate

Gubernur:
Thaib Armain

Luas:
140.255,32 km² (total); 33.278 km² (daratan); 106.977,32 km² (lautan)

Penduduk:
970.443 (2005)

Kepadatan:
29

Kabupaten:
6

Kota:
2

Kecamatan:
45

Kelurahan/Desa:
730

Suku:
Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu

Agama:
Islam (76,1%), Protestan (23,1%), Lainnya (0,8%)


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
http://infomalukuutara.blogspot.com/

Sumber Gambar:
http://www.cps-sss.org/web/images/provinsi/maluku_utara.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE