Foto : makassar.tribunnews.com

Di kawasan perbatasan dan daerah terpencil lainnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya menjalani fungsi pengamanan dan keamanan tapal batas negara. TNI rupanya tersentuh untuk terjun ke pengembangan pendidikan bagi warga di perkampungan-perkampungan di daerah terpencil.

Salah satunya di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah sepanjang perbatasan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini TNI tengah membina sejumlah kecil tentaranya untuk tugas yang bukan tugas teritori, melainkan perbantuan tenaga bantuan pendidikan untuk perbatasan.

“Berawal dari perintah panglima bahwa TNI harus terlibat dalam perbantuan dalam segala hal, termasuk ke daerah terpencil dan perbatasan. Salah satunya menjadi tenaga bantuan pendidikan untuk kawasan terpencil dimana kawasan seperti itu tenaga didik sangat kurang,” kata Komandan Kodim 0912 Kutai Barat Letkol Inf Agus Sip, Jumat (5/10/2012).

Keterlibatan tentara dalam tenaga bantuan pendidikan ini, kata Agus, merupakan salah satu perintah yang berlaku untuk berbagai satuan TNI di tanah air. Mabes TNI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan tenaga bantuan ini. Khusus di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kubar, Kodim Kubar memilih 20 tentaranya untuk terjun menjadi tenaga didik.

Lokasi yang terisolir, mahalnya harga barang, dan tingginya biaya transportasi ke pedalaman, menyebabkan banyak guru tidak cukup betah bertugas di kawasan terpencil. Jumlah guru pun dinilai kurang untuk warga pedalaman. Karenanya, Kodim 0912 memulai kegiatan tersebut di wilayahnya.

Para guru ini kebanyakan diambil dari tentara yang merupakan warga asli daerah perbatasan dan bertugas di sana. Mereka berlatarbelakang pangkat Sersan Dua, Sersan Mayor dan Kapten yang nantinya bertugas mengajar di tingkat SD dan SMP.

“Semula pemikiran ini muncul sewaktu saya bertugas di Merauke yang adalah daerah perbatasan. Merauke sendiri adalah daerah rawan kriminal dan pelintas batas. Di situ kita menerapkan dan menempatkan prajurit menjadi tenaga guru," kata Agus. Hal serupa akhirnya diterapkan di Kubar.

Kubar memiliki tapal batas sepanjang 138 Km yang berbatasan dengan Malaysia. Terdapat dua kecamatan yang dikategorikan menjadi daerah perbatasan, yaitu Long Pahangai dan Long Apari. Lokasinya sangat jauh dari ibu kota Kubar. Untuk menuju ke daerah itu, perlu menggunakan kapal atau perahu cepat dengan menempuh waktu yang sangat lama.

Sumber : http://www.menkokesra.go.id/content/tni-di-kalimantan-jadi-guru-di-perbatasan Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai ada tiga isu besar yang tidak saling terkait di balik merebaknya isu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

"Isu pertama adalah isu penentuan titik perbatasan," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin malam. Menurut dia, meski antara Indonesia dengan Malaysia telah mengadopsi dan mengakui Perjanjian antara Inggris dan Belanda 1891 namun di sejumlah titik masih belum disepakati dan terdapat saling klaim.

"Saling klaim ini disebut sebagai Outstanding Bounndary Problem (OBP)," katanya. Ia mencatat setidaknya ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan yang salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Dalam OBP Tanjung Datu ini terdapat dusun yang dinamakan Camar Bulan.

"Permasalahan OBP Tanjung Datu muncul karena Komisi 1 DPR mempermasalahkan titik yang lebih berpihak pada Malaysia dan telah disetujui oleh Indonesia pada pertemuan 1978 di Semarang. Bahkan titik tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ketua delegasinya telah membubuhkan tanda tangan."

Sikap itu, kata Hikmahanto, menimbulkan pertanyaan apakah titik yang disepakati pada tahun 1978 dapat dibatalkan? Secara hukum internasional, ia menilai, titik tersebut belum mengikat kedua negara karena belum dituangkan dalam perjanjian antara Indonesia dan Malaysia.

Hikmahanto mengatakan, isu kedua terkait dengan Tanjung Datu adalah bergesernya patok-patok oleh oknum-oknum warga Indonesia --terdapat lebih dari 19.000 patok antara Malaysia dan Indonesia.
"Mereka melakukan penggeseran untuk mengelabui patroli yang dilakukan oleh otoritas Indonesia agar kegiatan mereka seperti illegal logging (pembalakan liar) tidak terlihat," katanya. Oknum warga melakukan hal itu, tambah Hikmahanto, untuk kepentingan finansial pribadi.

Isu ketiga, lanjut dia, adalah ketidak puasan warga di perbatasan yang merasa diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Meski tidak langsung terkait dengan sengketa tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia, Hikmahanto menduga, di Tanjung Datu warga ada yang terdorong untuk menggeser patok-patok di desa mereka agar wilayah mereka masuk wilayah Malaysia dan karenanya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Foto : satelit9.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru adalah profesi mulia. Akan tetapi, perjalanan para guru tak semulus tujuannya. Ada banyak hambatan yang mereka hadapi dalam menjalani profesinya. Sejumlah persoalan yang mencuat adalah keluhan akan kesenjangan yang dialami guru yang mengajar di kota dan non perkotaan, sulitnya memeroleh sertifikasi, tepatnya penyaluran dana tunjangan, dan berbagai persoalan yang lebih kompleks yang dihadapi para guru di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (daerah 3T).

Daerah 3T adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Untuk daerah-daerah ini, masalah yang muncul seperti letak geografis dan minimnya sarana serta prasarana. Persoalan-persoalan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Potret pendidikan di perbatasan pun terkuak dalam diskusi “Mencari Solusi Problematika Pendidikan dan Guru di Perbatasan” yang digelar sejumlah anggota Komisi X, Jumat (25/11/2011), di Gedung DPR, Jakarta.

"Wajah" pendidikan perbatasan sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kota-kota besar, dan negara tetangga yang lokasinya memang tak begitu jauh dan sangat terlihat jelas.

Seorang guru SMAN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Agustinus mengungkapkan, sekolah tempatnya mengajar hanya berjarak sekitar 100 meter dari batas negara Indonesia dan Malaysia.
Menurutnya, guru-guru yang berada di daerah tersebut harus menelan kenyataan yang kurang baik. Setiap harinya mereka harus menahan rasa "cemburu" ketika melihat negara tetangga memberikan jaminan yang lebih baik dan menjanjikan kepada para gurunya demi pembangunan pendidikan yang berkualitas.

"Negara tetangga jauh lebih baik dan menjanjikan. Sementara fasilitas yang kami terima sangat terbatas, buku penunjang yang minim, dan ada juga sekolah yang harus meminta listrik dari negara tetangga," kata Agustinus, yang hadir dalam diskusi tersebut.

Ia menambahkan, dari sisi kesejahteraan, guru-guru di daerah perbatasan juga sangat memprihatinkan. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru daerah perbatasan masih bias dan tidak jelas.

Agustinus menjelaskan, untuk sertifikasi tahun 2011, seluruh Kalimantan Barat mendapat alokasi 2146 orang. Dari jumlah tersebut, tidak semua guru di Kampas Hulu mendapatkan kesempatan sertifikasi karena hanya mendapat "jatah" 430 orang. Ketika ditanya alasannya kepada pemerintah pusat dan daerah, jawabannya tidak pernah memuaskan karena mereka saling melempar tanggung jawab.

"Di sana ada kesenjangan dan gejolak sosial. Di tujuh kecamatan ada beberapa sekolah yang tidak mendapatkan sama sekali," ujarnya.

Di Kampas Hulu terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Badau, Kecamatan Empana, dan Kecamatan Puring Kencana. Dan hanya ada satu SMA di tiga kecamatan tersebut.

"Maka tak heran jika ada anak-anak yang kemudian sekolah ke Malaysia. Selain menjanjikan, tamatan SMA di sana juga mendapatkan sertifikat life skill dan bisa kerja di Malaysia dengan gaji yang lumayan," kata Agustinus.

Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Bukan pembelian 100 MBT Leopard 2A6 atau tambahan 6 Sukhoi yang menjadi pembicaraan hangat dari milier regional tentang Indonesia. Yang membuat mereka heboh dan terlambat sadar adalah, mengapa Indonesia memiliki 4 Multi-Role LPD berbobot 11,400-ton dan 19 Landing Ship. Jumlah itu menghantarkan Indonesia memasuki papan atas “the most regional amphibious force” di Asia.

Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Indonesia memiliki Heavy Landing Platform Dock /LPD dan Landing Ship sebanyak itu ?. India hanya memiliki 18 landing ship. Sementara Korea Utara hanya 10 medium landing ship. Korea Selatan sedang membangun 4 LST untuk menggantikan kapal pengangkut sisa perang dunia kedua. Malaysia kehilangan satu-satunya Landing Ship Tank LST Sri Inderapura karena terbakar pada tahun 2009. Filipina memiliki 7 namun 5 diantaranya peninggalan dari perang dunia kedua. Vietnam memiliki 6 kapal pendarat namun setengahnya peninggalan perang dunia kedua. Negara-negara Asia umumnya masih melihat “amphibious forces”, secara tradisional, yakni jumlah kapal tempur dan kapal selam.

Sementara bagaimana caranya agar pasukan bisa bergerak dengan cepat melalui laut, belum terlalu menjadi perhatian. Untuk itu, kemampuan tempur negara-negara Asia dianggap terbatas karena minimnya kapal angkut penggerak pasukan. Kri makassar 590 1024x392 Indonesia, The Most Amphibious Forces KRI Massar 590 Situasi tersebut berhasil diatasi Indonesia dengan membangun LPD dan Landing Ship sejak tahun 2003 hingga 2011.

Indonesia memiliki 4 LPD 125 M, dimana 2 kapal di bangun di Korea dan 2 kapal dibangun di PAL Surabaya. Kapal Landing Platform Dock 125 M dirancang untuk mampu dipasang senjata 100mm dan dilengkapi Fire Control System, untuk melakukan self defence untuk melindungi pendaratan pasukan, kendaraan tempur, serta pendaratan helikopter. Kapal LPD 125 meter ini didesain untuk pendaratan: Landing Craft Unit 23 m, operasi ampibi, tank carrier, combat vehicle 22 unit, dan tactical vehicle 13 unit.

Dalam sekali bergerak LPD ini juga mengangkut 507 personil termasuk 354 tentara, crew dan officer. LPD ini juga mengangkut 5 unit helicopter jenis MI-2 atau BELL 412, serta mampu berlayar selama 30 hari secara terus menerus. 4 LPD Indonesia adalah: KRI Makassar-590 dan KRI Surabaya-591(dibangun di Korea), serta KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593 (dibangun di PT PAL, Surabaya). Indonesia masih punya satu lagi LPD yakni KRI Dr Soeharso yang dijadikan kapal bantu Rumah Sakit. Adapun 19 LST Landing Ship lainnya adalah: 6 LSTH tipe Tacoma kelas KRI Teluk Semangka buatan

Korea Selatan. Ada pula 12 LSM kelas Frosch I, buatan Jerman Timur, serta 2 AKL-ARL kelas Frosch II, yakni KRI Teluk Cirebon dan Teluk Sabang. Untuk urusan pergerakan pasukan, Indonesia termasuk yang paling siap di Asia Tenggara. Hal ini wajar karena Indonesia negara yang berbentuk kepulauan (1300 pulau). Untuk masa damai LPD bisa digunakan untuk misi penanggulangan bencana karena Indonesia termasuk wilayah “Ring of Fire” akibat pertemuan lempeng bumi Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE

Masalah pembangunan jaringan listrik Solar Cel yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste di wilayah perbatasan antara Distrik Oeccuse dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dibawa ke pemerintah pusat.

"Saya akan buat laporan lengkap ke Menkopolhukam dan Mendagri bahwa di perbatasan Indonesia-Timor Leste ada masalah yang harus diselesaikan," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal TNI Leonard, saat bertatap muka dengan tokoh masyarakat di Kupang, Sabtu, 2 Juli 2011.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan jaringan listrik Solar Cel diprotes warga Desa Haumeni Ana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusse, bagian dari negara Timor Leste. Sebab, pembangunan itu dilakukan di zona steril atau zona bebas.

Pangdam mengaku telah meninjau lokasi pembangunan jaringan listrik yang bermasalah tersebut. Pangdam pun sudah mendapat laporan dari Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez bahwa warga di daerah perbatasan nyaris terlibat konflik dengan warga Timor Leste.

"Masih ada upaya pihak luar untuk memprovokasi anggota TNI dan warga perbatasan. Namun, saya minta agar mereka tidak terprovokasi," ujar Pangdam Leonard.

Kepala Desa Haumeni Ana, Siprianus Asuat, juga membenarkan adanya protes dari warganya terhadap pembangunan jaringan listrik Solar Cel di Timor Leste tersebut.

Menurut Siprianus, berdasarkan kesepakatan kedua negara pada tahun 2005 yang dihadiri oleh dua kelompok masyarakat dari dua negara, telah disepakati bahwa zona tersebut dijadikan sebagai zona bebas. "Kami protes karena mereka (Timor Leste) melakukan pembangunan di zona terlarang," ucapnya.

Sumber : tempo.co
Source » http://www.wakrizki.net/2011/02/membuat-komentar-facebook-sederhana.html#ixzz1iqMzJQhE